sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Politik Uang Cedrai Hak Berdemokrasi

Oleh: C. Herry SL (Pemred Larast Post).
Para Pemilih di Indonesia masih mentolerir praktik politik uang yang terjadi selama pemilihan umum (Pemilu dan Pikkada). 

Seperti kita ketahui, bahwa negara kita merupakan negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu wujud dari kedaulatan rakyat, karena di sinilah rakyat memliki peranan yang sangat penting. 

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila. Wujud dari demokrasi di Indonesia salah satunya ialah ditandai dengan maraknya partai politik yang bermunculan dengan  berlandaskan sebagai wadah aspirasi rakyat.

Pilkada atau Pemilu merupakan wujud dari pesta Demokrasi, dimana pada saat itu rakyat terlibat langsung dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Seperti yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 22E ayat (2) dikatakan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
Para calon Legislatif dalam hal ini berasal dari beberapa kalangan, ada yang berasal dari kalangan pengusaha, tokoh masyarakat, birokrat, dan bahkan dari kalangan artis pun juga turut ambil bagian.

Kita tidak tahu seberapa besar kapasitas mereka dalam mengetahui politik, sehingga hal tersebut patut dipertanyakan. Apakah mereka yang menyalonkan diri sebagai wakil rakyat itu memang benar untuk rakyat. Atau sebaliknya, hanya ingin sebuah kursi jabatan, kekuasaan, atau bahkan hanya ingin mendapatkan pendapatan, karena gaji seorang anggota legislatif itu tidaklah kecil. 

Untuk mendapat sebuah kursi jabatan tentu saja para calon legislatif haruslah memiliki dukungan dan suara pada saat Pemilu agar mereka bisa menduduki kursi legislatif. Namun, dalam hal ini banyak cara yang dilakukan para calon legislatif tersebut, mulai dari kampanye ke jalan-jalan, memasang poster-poster foto mereka yang tujuannya agar masyarakat mengenal mereka. 

Selain itu tidak sedikit dari mereka berkampanye dengan cara memberi janji – janji kepada rakyat seperti akan dibangun rumah ibadah, memperbaiki jalanan yang rusak, dan lain lain. Intinya mereka hanya mengumbar janji setinggi langit untuk mengambil hati rakyat agar memilih mereka. Namun miris, tak sedikit para kandidat calon wakil rakyat itu melakukan money politic atau politik uang. 

ilustrasi
Caranya ialah mereka memberikan sejumlah uang kepada rakyat agar memilh mereka, hal ini merupakan penyimpangan dari demokrasi. Tetapi tak sedikit rakyat yang lebih pintar, memanfaatkan mereka yaitu dengan cara tetap mengambil uang para calon legislatif yang diberikan tetapi masyarakat tidak memilih mereka. 
Sungguh ironi, hal inilah yang merusak esensi dari demokrasi. Politik uang sering terjadi di masa-masa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu dan Pilkada). 
Politik uang diartikan sebagai semua tindakan yang disengaja seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang dan materi lainnya kepada seseorang agar menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima dan memberi dana kampanye kepada pihak-pihak tertentu. 

Politik uang merupakan suatu bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader, bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara  pemberian berbentuk uang. 
Tak hanya uang, bentuk sembako pun _berupa beras, minyak, dan gula_ diberikan kepada masyarakat dengan tujuan menarik simpati agar memberikan suara kepada partai politik yang bersangkutan. 
Politik uang juga dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik kekuasaan, dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi maupun partai untuk mempengaruhi suara pemilih (vooters). 

Pengertian ini secara umum ada kesamaan dengan pemberian uang atau barang kepada seseorang karena memiliki maksud politik yang tersembunyi dibalik pemberian itu. Jika maksud tersebut tidak ada, maka pemberian tidak akan dilakukan juga. Praktik semacam itu jelas  bersifat ilegal dan merupakan kejahatan. Konsekuensinya para pelaku apabila ditemukan bukti-bukti terjadinya praktek politik uang akan terjerat undang-undang anti suap. 

Politik uang bukanlah hal baru dalam pemilihan umum di Indonesia meskipun telah diatur sanksinya dalam Undang-Undang, namun budaya politik uang bukanlah hal yang mudah untuk dihentikan. 
Sebagian besar masyarakat pun menganggap itu merupakan hal biasa dalam pemilu. Padahal implikasi dari politik uang bisa merugikan masyarakat sendiri. Misalnya saja, jika masyarakat memilih caleg (calon legislatif) yang memberinya uang (suap) dan caleg tersebut terpilih, maka tidak menutup kemungkinan caleg terpilih tersebut akan melakukan tindak pidana korupsi. Karena sudah jelas bahwa moralnya kurang baik. Dan ada motivasi atau alasan lain yaitu uang hasil korupsi itu sebagai “uang ganti rugi” atau “uang balik modal” atas  biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat kampanye dan politik uang (suap) oleh sang caleg terpilih ketika menjabat. 

Akhirnya rakyatpun merugi yang tidak sebanding, dan saat kasusnya terkuak masyarakat akan menghujat pejabat yang telah dipilihnya itu. Masyarakat kebanyakan akan memilih calon pemimpin atau legislatif yang memberinya uang atau lebih banyak uang. Karena bisa saja semua caleg memberi suap kepadanya namun berbeda-beda nominalnya, maka masyarakat akan memilih caleg yang memberinya uang dengan nominal paling banyak. 

Namun dalam pelaksanaan politik uang ini, kita tidak dapat sepenuhnya menyalahkan masyarakat. Karena tawaran materi selalu datang dari para calon legislatif. 

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat masih menggemari politik uang adalah tingkat pendidikan yang rendah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin tinggi pula tingkat kesadaran demokrasinya. 

Pada era globalisasi sekarang ini, masyarakat dengan tingkat  pendidikan rendah dapat dengan mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan para oknum berpendidikan tinggi yang tidak bertanggung jawab terhadap  pendidikannya. Mereka seharusnya membantu untuk mensejahterakan dengan modal bekal pendidikan yang mereka miliki, namun mereka justru memanfaat masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan pada akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri.

Selain itu, faktor lain yang menyebabkan berkembangnya politik uang adalah tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah. Karena keterbatasan materi, suap dari para caleg dianggap merupakan suatu rezeki besar oleh masyarakat. Namun, bagi masyarakat yang cukup menyadari buruknya politik uang mungkin justru tidak akan memilih caleg yang menyuap dirinya meskipun menerima uangnya. 

Tetapi, yang terjadi dalam masyarakat kita adalah masyarakat desa masih mempertahankan budaya dalam hal ini, yaitu “Sudah diberi uang, ya harus berterimakasih dengan cara memilih.” pikir mereka. Padahal seharusnya masyarakat melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwenang. 

Pemilihan umum di Indonesia sebenarnya berazaskan Luber Jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) yang menunjukkan idealisme demokrasi yang sesungguhnya untuk memilih wakil rakyat yang benar-benar akan memimpin dan mampu mensejahterakan masyarakat. Politik pun sejatinya merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh para pemimpin bangsa untuk memajukan negara dan mewujudkan tujuan bangsa.

Namun dalam prakteknya pemilu belumlah sepenuhnya berazaskan Luber Jurdil. Politik pun justru beralih tujuan untuk mempengaruhi dan menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara. Sehingga seseorang dan sekelompok orang bisa mendapatkan kekuasaan dan mengarahkan opini masyarakat yang dipengaruhinya. Dan hal tersebut memerlukan dukungan dan modal yang besar, sehingga wajar jika partai politik memerlukan dana yang besar. 

Hal itu memunculkan fenomena politik uang. Pemilu menjadi ajang pertaruhan yang besar. Namun sangat sulit untuk mengharapkan ketidakpamrihan para politisi. Bahkan politisi berhati mulia pun mungkin akan memiliki satu pemikiran, “zaman sekarang kalau tidak main suap, bagaimana bisa menang?”. Pemikiran tersebut bisa menjadi salah satu faktor yeng mendorong politisi tersebut berani melakukan suap (politik uang) dan mengambil resiko sanksi hukum nantinya. 

Ilustrasi
Politik Uang dapat membawa masalah-masalah yang akan mempersulit kehidupan para pelakunya dan masyarakat yang menerimanya. Bila Politik uang diketahui pihak berwajib, maka para pelakunya dapat dijerat pasal yang mengatur tentang tindakan KKN. 

Dalam undang-undang politik dewasa ini memang telah diatur tata cara tentang penerimaan dana dan penggunaannya tetapi masih terdapat celah-celah hukum yang dapat dimanfaatkan partai dan politisi kawakan. 

Politik uang dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan apapun untuk mendapatkan uang hanya untuk parpol atau sesuatu yang dijagokan dapat menang dalam sebuah kompetisi yaitu Pemilu. Oknum tersebut akan melakukan berbagai macam cara kepada masyarakat guna untuk membagi-bagikan uang demi terlaksana keinginannya. 

Salah satu dampak dari politik uang adalah lunturnya nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Berkembangya politik uang dianggap sebagai suatu praktik yang mencederai demokrasi, dimana masyarakat sebagai pelaku utama demokrasi harus benar-benar berkedudukan merdeka; yaitu orang yang berhak menentukan pilihannya secara bebas termasuk dalam memilih wakil daerahnya. 

Dengan adanya politik uang maka kebebasan yang menjadi ruh dan tujuan utama demokrasi menjadi terancam. Politik uang dijadikan ajang mencari penghasilan, masyarakat awam tidak lagi mempedulikan nilai-nilai demokrasi. Yang terpenting baginya adalah mereka telah mendapatkan uang atau bentuk penyuapan lainnya. 

Dampak lainnya ialah masyarakat merasa berhutang budi kepada mereka yang telah memberikan uang agar masyarakat memilih mereka. Dan dalam hal inilah Hak Asasi seseorang dalam menentukan pilihan tidak diperhatikan. Dampak jangka panjang terjadinya politik uang adalah krisis kepercayaan dari masyarakat kepada wakil-wakil rakyat karena mulai timbul kesadaran masyarakat. 

Dengan adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para calon  pemimpin memberikan efek negatif meningkatnya golput (golongan putih) dalam  pemilu. Selain itu timbul efek negatif bagi para elit-elit dengan menghambur-hamburkan uang dalam waktu sekejap demi kekuasaan semata. 

Politik uang juga berdampak perpecahan antar masyarakat, karena masyarakat merasa berhutang budi kepada calon legislatif yang telah memberikan suap, sehingga sikap fanatik akan timbul dan mereka menganggap para calon legislatif lainnya buruk dibandingkan caleg yang mereka dukung. Disinilah akan terjadi konflik antar pendukung masing-masing para calon legislatif. Sangat disayangkan apabila terjadi perpecahan di masyarakat kita akibat permainan para  politisi dengan cara politik uang.

  Perpecahan tentunya mencederai nilai persatuan dalam Pancasila sebagai dasar Negara kita. Selain itu perpecahan juga merupakan  bentuk penyelewengan terhadap semboyan Negara kita “Bhineka Tunggal Ika” yang terdapat dalam lambang Negara Garuda Pancasila. 

Selain itu, dampak terbesar dari politik uang adalah merebakya korupsi oleh para pejabat pemerintah. Karena korupsi tersebut dilandasi alasan para pejabat yang terpilih untuk mengembalikan biaya-biaya pada saat pemilu. Atau  bisa kita katakana korupsi dilakukan untuk mengembalikan modal yang telah diinvestasikan ketika mereka melakukan kampanye. 

Korupsi ini membuat masyarakat dan Negara merugi besar-besaran. Beberapa dampak dalam uraian-uraian di atas merupakan dampak politik uang bagi masyarakat, namun selain dampak bagi masyarakat terdapat juga dampak-dampak yang timbul bagi para oknum pelaku politik uang. Salah satu yang jelas nyata adalah semakin tingginya biaya politik. Mengingat masyarakat yang sudah terbiasa dengan pemberian suap materi, maka partai-partai politik akan saling bersaing melakukannya.

Siapa yang berani mengeluarkan biaya lebih tinggi, dialah yang akan menang. Dan bagi yang kalah, akan menghadapi resiko yang lebih besar. Selain tidak mendapatkan kekuasaan, mereka juga merugi materi yang besar. Dari sisi mental spiritual, kalau tidak dilandasi dengan iman yang kuat dan tidak siap menerima kekalahan maka mereka bisa menjadi mudah stress, atau bahkan ingatannya terganggu. 

Kasus seperti ini tidak hanya menimpa caleg yang terlibat politik uang kemudian dihukum, tapi juga berpotensi menimpa seluruh caleg. Khususnya caleg yang sudah banyak mengeluarkan uang. Baik uang dari hasil jual tanah, rumah, mobil, uang pensiun ataupun dari jualan aset lain. Apalagi bila uang itu dari hasil utang, bisa tambah parah stresnya. Sedangkan secara hukum, para pelaku politik uang di Indonesia di ancam dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang antara lain : Di dalam KUHP (induk pidana umum) terdapat 5 pasal mengenai tindak pidana “Kejahatan Terhadap Pelaksanaan Kewajiban dan Hak Kenegaraan” yang ada hubungannya dengan pemilihan umum. 

Kutipan 1 pasal terkait delik politik uang yaitu pada Pasal 149 yang berbunyi; “Menyuap atau berjanji menyuap seseorang agar jangan menggunakan haknnya untuk memilih diancam pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda Rp. 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah)”. Kemudian dari KUHP tersebut, dirumuskan dan dikaji ulang dalam undang undang khusus pemilu (UU Pemilu) 1999, dan diperbaharui lagi dalam UU Pemilu 2008 yang diterbitkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam lembar Negara Republik Indonesia Nomor 10. Pasal 73 ayat 3 UU Pemilu No.3/1999. “Barang siapa pada waktu diselenggarakannya pemilihan umum menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji menyuap seseorang, baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan pidana hukuman penjara paling lama tiga tahun”. 

Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu.”pelaksana peserta atau petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu.”Pasal 84, Ayat 1 Huruf J, UU Pemilu No.10 Tahun 2008. Politik uang juga diatur dalam undang undang Pilkada Tahun 2004 dengan bunyi ; “Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih  pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah)“ – UU Pilkada No.32 Pasal 117 Tahun 2004. 

Bila oknum pemberi suap tersebut diketahui oleh aparat hukum, maka mereka bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon legislatif. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengadakan sosialisasi mengenai memilih yang bijak dan sosialisasi mengenai bagaimana menyikapi politik uang.Misalnya oleh KPU gencar mengadakan sosialisasi sebelum Hari H pemilu mengenai negatifnya politik uang dan akibat-akibat yang akan terjadi dan merugikan masyarakat. Selain itu peran partai politik sangat dibutuhkan. Partai politik, harus bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menolak pemberian uang saat pemilihan berlangsung. Selain melalui sosialisasi, peran Pendidikan Kewarganegaraan juga sangatlah penting. Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya menghilangkan politik uang. (***/09/09/18)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda