sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

Olah Raga

LARAS JABAR

Bisnis

Pernak Pernik

» » Presiden Jokowi: Distribusi Lahan untuk Keadilan

Presiden Joko Widodo saat membuka acara Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara, Kamis (20/09). 
Jakarta, Larast Post - Presiden Joko Widodo memimpin acara Rembuk Nasional dalam rangka Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018 di Istana Negara, Kamis (20/9).

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mengatakan, sebagai sebuah negara besar, Indonesia sebenarnya dikaruniai dengan kekayaan lahan yang sangat banyak, namun distribusinya kurang merata.

"Kita memiliki lahan di 17 ribu pulau yang kita miliki. Tapi memang dalam proses distribusinya ini sering dikeluhkan oleh masyarakat," tegas Presiden di hadapan para pejabat Kementerian, dan kepala daerah.

Pengelolaan dan distribusi lahan secara tidak berkeadilan tersebut sempat ditanyakan dan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Namun, sekali lagi ia menegaskan bahwa distribusi tersebut tidak dilakukan olehnya.
Presiden Joko Widodo ketika meresmikan Rembuk Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial untuk Keadilan Sosial dan Global Land Forum 2018.
"Banyak yang protes kepada saya, 'Pak masa yang dapat yang besar-besar saja?' Saya jawab, yang bagi siapa? Bukan saya yang membagi. Sering saya ditunjuk-tunjuk, ada yang demo," ucapnya lagi menambahkan.

Meski demikian, pemerintah berkomitmen untuk melakukan penataan distribusi lahan di Tanah Air melalui kebijakan-kebijakannya. Kebijakan itu meliputi reforma agaria, percepatan penerbitan sertifikat hak atas tanah rakyat, dan perhutanan sosial.

Dikatakan Presiden Jokowi, "Ini yang ingin kita betulkan agar yang namanya reforma agraria, pembagian sertifikat, dan perhutanan sosial itu betul-betul bisa berjalan dengan baik sehingga struktur penguasaan lahan di Tanah Air itu betul-betul berkeadilan," katanya.

Khusus penerbitan sertifikat untuk rakyat, dalam dua tahun terakhir pemerintah berupaya mempercepat terbitnya sertifikat bagi jutaan bidang tanah yang belum diakui kepemilikannya. Untuk tahun ini, 7 juta sertifikat bidang tanah ditargetkan untuk dapat terbit dari biasanya yang hanya sekitar 500 ribu sertifikat per tahun.

Presiden Joko Widodo turut menyerahkan sertifikat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diberikan kepada Kabupaten Sanggau, Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat untuk 3 hutan adat, dan Sertifikat Pemberdayaan yang diberikan kepada Bupati Tuban dan Bupati Lombok Utara.
"Yang jelas", lanjut Presiden. "Kita bekerja harus dengan target-target yang ada. Nyatanya 5 juta bisa, tahun ini 7 juta insyaallah bisa. Kita ini kalau sudah namanya bekerja dengan sistem yang benar, diawasi yang benar, itu bisa. Saya mempercayai itu," tuturnya.

Sedangkan kebijakan lainnya, yakni perhutanan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemerataan ekonomi dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui pengelolaan kawasan hutan secara produktif juga terus dilakukan. Tercatat hingga saat ini pemerintah telah memberikan akses terhadap 1,9 juta hektare lahan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk dikelola secara produktif.

"Sampai hari ini sudah 1,9 juta (hektare) yang kita bagikan. Tahun depan target kurang lebih 3 juta," ungkap Presiden Jokowi.

Adapun mengenai Peraturan Presiden yang secara khusus mengatur soal reforma agraria, Kepala Negara menyebut bahwa draf aturan tersebut sudah dalam tahap finalisasi, namun belum sampai kepada dirinya.

"Mengenai Perpresnya (reforma agraria) tadi pagi saya cek, sudah mutar tapi belum sampai meja saya. Tadi saya bisiki Pak Menko seminggu lagi harus selesai,” pungkasnya.

Presiden Joko Widodo foto bersama di beranda depan Istana Kepresidenan.
Perpres tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah untuk mempercepat reforma agraria sehingga akses lahan bagi masyarakat Indonesia dapat terlaksana.

Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo turut menyerahkan sertifikat redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang diberikan kepada Kabupaten Sanggau, Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat untuk 3 hutan adat, dan Sertifikat Pemberdayaan yang diberikan kepada Bupati Tuban dan Bupati Lombok Utara.

Tampak hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, terlihat pula Kakanwil BPN Provinsi Banten Andi Tantri Abeng, A. Ptnh., Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (her, sg).

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda