sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Tafsir Atas Putusan Majelis Hakim PN Jakpus No. 683/Pdt.G/2017

Oleh : Petrus Bala Pattyona
Petrus Bala Pattyona
Pertimbangan Majelis Hakim bahwa sengketa kepengurusan organisasi advokat bukan kewenangan pengadilan, sehingga  amar putusannya menyatakan, gugatan penggugat Peradi Fauzi Hasibuan vs Peradi Juniver Girsang tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke verklaard (NO)

Setiap putusan hakim sudah pasti tidak akan memuaskan Penggugat dan Tergugat pada saat yang sama. Putusan dengan amar NO, tentunya tidak berdampak apa-apa dan semua kembali ke status semula seperti tak ada sengketa atau keadaan sengketa tetap berjalan.

Sebagai Pengacara yang memperhatikan perjalanan Organisasi Advokat (OA) putusan Majelis  Hakim tersebut harus dimaknai bahwa Majelis Hakim tetap membiarkan bertumbuhnya OA karena putusan tersebut sejalan dengan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015. 

Dalam Surat KMA tersebut memuat beberapa point, misalnya  sebelum menjalankan profesinya advokat wajib bersumpah/berjanji menurut agamanya. 

Surat KMA No. 089/KMA/VI/2010 tanggal 25/06/2010 bahwa Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah advokat yang diusulkan oleh  Peradi sesuai Kesepakatan 24/06/2010 ternyata kesepakatan tersebut tidak terwujud, bahkan Peradi sebagai wadah tunggal tidak terwujud karena terpecah. Dan, OA lain seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan lainnya, juga mengajukan permohonan Sumpah Advokat. 

Alasan lain karena jumlah advokat yang sedikit di daerah tertentu sehingga perlu banyak advokat. Juga adanya jaminan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai pasal 27 ayat 2 dan pasal 28D UUD 45. Setiap kepengurusan OA dapat mengajukan sumpah advokat dan terbitnya Surat KMA No. 73 dan seterusnya telah membatalkan Surat KMA Nomor 089 dn 052 tgl 23/03/2011. 

Putusan Hakim PN Jakarta Pusat harus dimaknai bahwa bukan hakim tak mau mencampuri kepengurusan OA tetapi membiarkan OA bertumbuh dan berkembang dengan keunggulan masing-masing untuk merekrut anggota dan terkesan bahwa tak mungkin Majelis Hakim mau melanggar Surat KMA No 73.

Putusan majelis hakim tersebut seharusnya disambut semua pengurus OA untuk berbenah dan memikirkan perlunya satu Kode Etik dan Dewan Kehormatan, serta biarkan semua OA berjalan dengan keunggulan masing-masing.

Dengan putusan ini saya mengajak semua pengurus OA untuk memikirkan satu Kode Etik dan Dewan Kehormatan, serta melarang anggota untuk pindah OA manakalah menghadapi sidang etik.

Selama ini banyak Advokat yang ditangkap dan diadili tetapi nyatanya ada yang tetap berpraktek, baik secara terang-terangan atau tak kelihatan. Lalu, kemanakah peran Dewan Kehormatan?. (Penulis adalah advokat senior, yang disumpah di PT Jakarta, pada Maret 1989)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda