sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Seni Budaya dan Hiburan

Agraria

LARAS JABAR

Selebrity

Pendidikan

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Walhi Jatim Minta Eksplorasi Migas Dekat Pemukiman Dihentikan

Ketua Walhi Jawa Timur Tri Jambore Christanto

Surabaya, Laras Post - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur mendesak agar eksplorasi Minyak dan Gas (Migas) yang dilakukan PT Lapindo Brantas di area dekat pemukiman penduduk dihentikan.

Desakan itu disampaikan ketua Walhi Jawa Timur Tri Jambore Christanto ketika wawancara bersama Larast Post di kantornya, Surabaya, Rabu (12/9).

Christanto menegaskan, ada tiga alasan mengapa eksplorasi migas di wilayah tersebut harus dihentikan. Pertama kata dia, Lapindo Brantas sejauh ini memiliki track record buruk dalam eksplorasi Migas, lalu kedua, dampak buruk yang diakibatkan kegiatan tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar sangat besar dan sulit ditanggulangi.

Tak hanya itu, masih banyak wilayah hak eksplorasi Lapindo Brantas yang bebas dari pemukiman warga.

"Tiga hal itulah yang tersambung dan menjadi kajian utama mengapa eksplorasi PT Lapindo Brantas dihentikan termasuk di wilayah Jombang, bukan hanya ditinjau ulang tetapi harus dihentikan," tegas Tri Jambore yang akrab disapa Rere.

Lebih lanjut disampaikannya, PT Lapindo Brantas dalam usaha eksplorasi Migasnya pernah menciptakan kerusakan ekosistem luar biasa. Di Porong, Kabupaten Sidoarjo contohnya. Rere menyebut, kerusakan tidak hanya terjadi pada lingkungan semata, melainkan banyak dimensi kehidupan yang menjadi korban eksplorasi Migas PT Lapindo Brantas yang saat ini dikenal dengan Semburan Lumpur Lapindo Porong.

"Track record eksplorasi Migas PT Lapindo Brantas sangat buruk," ucap Rere.

Ia melanjutkan, Kasus Semburan Lumpur Lapindo di Porong Kabupaten Sidoarjo seharusnya dijadikan pembelajaran oleh pemerintah sehingga tidak serta merta memberikan izin kegiatan pengeboran, terutama dikawasan padat huni, "Di tempat lain kondisi ini serupa, yang dilakukan di wilayah pemukiman," katanya.

Bila kegiatan eksplorasi di wilayah padat penduduk tetap dilakukan, ia khawatir kasus Semburan Lumpur Lapindo Porong bakal terulang, dengan dampak dan resiko yang sangat besar. Karena baginya, setiap usaha pertambangan memiliki tingkat resiko tinggi sehingga keselamatan masyarakat menjadi hal utama.

"Kalau mau belajar dari kasus (Semburan Lumpur Lapindo Porong) Lapindo jangan memberi izin aktivitas pertambangan yang memiliki resiko tinggi di kawasan padat penduduk," tegas alumnus Universitas Brawijaya tersebut.

Sebenarnya, PT Lapindo Brantas dijelaskan Rere memiliki rentang wilayah eksplorasi sangat besar hingga ke perairan Pulau Madura. Di kawasan itulah, sambung dia, seharusnya bisa dilakukan pengeboran Migas yang notabene tidak memiliki cakupan resiko bagi masyarakat secara langsung, "Harusnya wilayah-wilayah ini yang dieksplorasi bukan di wilayah yang dekat pemukiman," singkatnya.

Karena bukan soal semburan lumpur semata yang rawan terjadi ketika gagal dilakukan pengeboran dan berdampak kepada masyarakat, tapi juga bahaya lain seperti keracunan gas. Kasus ini disampaikannya pernah terjadi di Kabupaten Bojonegoro.

"Di Bojonegoro, masyarakat keracunan gas menyebar dan masyarakat banyak yang mengalami sakit," tutur pria kelahiran Surabaya ini.

Hal lain yang disoroti pihaknya, soal izin yang diberikan pemerintah, Rere menilai perlunya keterlibatan masyarakat setempat. Karena kembali ia tegaskan, masyarakat lah yang paling merasakan dampak negatif kegiatan eksplorasi.

"Tingkat partisipasi masyarakat ini sering diabaikan," kata Rere.

Padahal, setiap aktivitas kegiatan apakah pembangunan maupun eksplorasi seperti yang akan dilakukan di suatu wilayah selalu ada berpedoman pada Free, Prior, Informed and Concent (FPIC) yakni persetujuan bebas tanpa paksaan,  masyarakat setempat berhak menentukan apakah suatu proyek pembangunan dapat dilaksanakan atau ditolak atau mereka menentukan syarat-syarat untuk pelaksanaan proyek tersebut melalui pengambilan keputusan lewat musyawarah.

"Setiap aktivitas pembangunan apapun dia harus mendapat persetujuan dari masyarakat yang sudah terinformasikan dengan bebas," ujar dia.

Pada kasus ekplorasi Migas di Tanggulangin oleh PT Lapindo Brantas dalam sepengetahuannya hal itu tidak dipakai,"Hampir tidak ada aktivitas yang sekarang dilakukan dengan menunggu persetujuan masyarakat," lanjutnya.

Lalu, siapa yang bertanggung jawab terkait eksplorasi Migas ini jika benar bakal diimplementasikan? kata Rere, mereka adalah pemerintah beserta turunannya.

"Pertama Kementerian ESDM, yang kedua BP Migas, pemerintah daerah bertanggung jawab juga jika dia memberi izin lingkungan kemudian BLH terkait rekomendasi AMDAL," tutupnya.(Muji)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda