sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » APPI Selenggarakan Rapimnas

Suasana Rapimnas APPI
Jakarta, Larast Post – Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah Asosiasi Advokat/Pengacara yang spesialis di bidang Pengadaan Publik menyelenggarakan kegiatan Rapat Pimpinan Nasional APPI, pada  Jumat (12 – 13/10/2018) di Grand Cempaka Hotel, Jakarta Pusat. 

Dalam acara tersebut ada sejumlah agenda yang akan disosialisasikan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) APPI kepada semua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) APPI se Indonesia. 

Salah satu agenda yang paling penting dan strategis adalah sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Kegiatan RAPIMNAS APPI 2018 ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan DPW dan DPC APPI yaitu; DPW APPI Sumatera Utara,  DPW APPI Riau,  DPW APPI Kepulauan Riau, DPW APPI Sumatera Selatan, DPW APPI Jawa Barat, DPW APPI Banten, DPW APPI Jawa Timur, DPW APPI Kalimatan Tengah, DPW APPI Bali, DPW APPI Papua, DPW APPI Maluku Utara, DPC APPI Bogor Raya dan DPC APPI Depok.
Sejumlah DPW APPI yang mendukung kegiatan dan hasil Rapimnas 2018 namun tidak dapat hadir langsung ke acara Rapimnas 2018 yaitu: DPW APPI Sulawesi Tenggara, DPW APPI Jawa Tengah, DPW APPI Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DPW APPI Kalimantan Selatan.

Disamping itu, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh DPN APPI kepada semua DPW dan DPC APPI se Indonesia yaitu mengenai kewajiban pengumpulan kredit poin atau Countinous Professional Development (CPD) bagi semua pemegang sertifikat Certified Procurement Lawyer (CPL), Certified Procurement Legal Consultant (CPLC) dan Certified Procurement Specialist CPS) yang diterbitkan oleh International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM). 

Kewajiban pengumpulan minimal 35 kredit poin dan/atau maksimal 60 kredit poin selama 3 (tiga) tahun berturut – turut merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pemegang sertifikat CPL/CPLC/CPS dari IFPSM apabila tetap ingin memiliki sertifikat dari IFPSM tersebut. 

Bagi pemegang sertifikat CPL/CPLC/CPS dari IFPSM yang tidak memenuhi kewajiban tersebut maka IFPSM akan mencabut sertifikat CPL/CPLC/CPS dari yang bersangkutan pada awal tahun ke empat terhitung sejak tanggal penerbitan sertifikat CPL/CPLC/CPS oleh IFPSM.

Kemudian DPN APPI juga dalam forum RAPIMNAS APPI 2018 menyosialisasikan 12 (dua belas) Peraturan APPI yaitu: Peraturan APPI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Kinerja Pengurus APPI, Peraturan APPI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Keanggotaan APPI, Peraturan APPI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kode Etik APPI, Peraturan APPI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Komite Etik APPI, Peraturan APPI Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Organisasi APPI, Peraturan APPI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Magang APPI, Peraturan APPI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Focal Point APPI, Peraturan APPI Nomor 8 Tahun 2018 Standar Operasional Prosedur Diklat APPI, Peraturan APPI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Perkara dan Proyek APPI, Peraturan APPI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Kesekretariatan APPI, Peraturan APPI Nomor 11 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Keuangan APPI, Peraturan APPI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Sanksi Pencantuman Daftar Hitam (Black List).

Dengan adanya pelaksanaan Rapimnas APPI  2018 ini diharapkan dapat terjadi sinergitas dan kolaborasi yang semakin erat antara DPN APPI dan semua DPW APPI dan DPC APPI di seluruh Indonesia dalam pelaksanaan program kerja DPN APPI, DPW APPI dan DPC APPI se Indonesia dalam rangka mendorong terwujudnya Pengadaan Publik yang berintegritas dan kredibel di Indonesia. (Ri/Vid)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda