sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » NCW Desak KPK Tindak Tegas Bupati Bekasi dan Kroninya

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin

Jakarta, Larast Post - Network for Corruption Watch (NCW) mengapresiasi kinerja KPK dalam mengusut tuntas permasalahan kasus suap yang terjadi di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. 

Ketua Umum NCW, C. Herry SL mendesak KPK untuk segera mengambil tindakan tegas kepada Bupati Bekasi dan kroni kroninya saat ditemui media Larast Post di ruang kerjanya, Selasa (16/10).

Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka KPK karena menerima suap dari Perusahaan Lippo Group terkait dengan pemberian ijin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. 

Selain Neneng Hassanah Yasin, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro juga ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap. "KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10).

Penetapan tersangka ini terkait dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Tersangka diduga pemberi suap Billy Sindoro (Direktur Operasional Lippo Group), Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group). 

Para terduga tersangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Perlu adanya ketegasan dan transparasi dari pihak KPK untuk segera mengusut tuntas kasus suap yang melibatkan Bupati Bekasi dan Kroni – kroninya dengan Perusahaan Lippo Group,” tegas C. Herry SL.

Selain Bupati Bekasi, KPK juga menetapkan status tersangka kepada Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

Para pejabat itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

Laode menyebut Bupati Bekasi dkk menerima duit dari pengusaha terkait pengurusan perizinan pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi Jawa Barat yang diduga realisasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas pada bulan April, Mei, dan Juni 2018. (her, srj)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda