sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Rapimnas APPI Hasilkan 2 Rekomendasi


Jakarta, Larast Post - Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI)  sukses menyelenggarakan  Rapimnas  2018 di Grand Cempaka Hotel Jakarta Pusat. 

Acara yang berlangsung 12 hingga 13 Oktober 2018 yang lalu, itu turut dihadiri oleh  para Ketua DPW APPI dan DPC APPI se Indonesia,di mana mereka terlihat sangat antusias menghadiri kegiatan rapimnas karena mereka menginginkan agar APPI dapat lebih memainkan perannya sebagai organisasi profesi pengacara spesialis pengadaan di level nasional dan internasional.

Dua hari kegiatan rapimnas  telah menghasilkan beberapa rekomendasi yang terdiri atas rekomendasi internal dan eksternal. 

Beberapa rekomendasi tersebut yaitu;

Rekomendasi Internal. 
Pembentukan Komite Etik APPI yang bersifat permanen sesuai dengan periode kepengurusan yang anggotanya sesuai dengan peraturan APPI tentang Komite Etik.

Penegakan dan penerapan Kode Etik APPI sesuai dengan Peraturan APPI.
Penerapan Standar Penilaian dan Evaluasi Kinerja berbasis Key Performance Indicators (KPI).

Kewajiban pengumpulan pelaporan credit point sesuai dengan ketentuan IFPSM bagi pemegang sertifikat CPL, CPS, CPLC.

Peserta PKPP APPI khusus untuk advokat atau calon advokat yang sudah lulus ujian profesi advokat.

Pelaksana PKPP adalah DPN APPI, DPW APPI dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan DPN APPI.

Perubahan nama Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) akan dibahas di Musyawarah Nasional (Munas) 2021.

Rapat Kerja Nasonal (Rakernas) APPI akan dilaksanakan di Bali paling lambat Februari 2019.

Pembentukan DPC APPI merupakan kewenangan DPN APPI dan bagi DPW APPI yang sudah terbentuk maka pembentukan DPC akan dilimpahkan kepada DPW APPI.

Rekomendasi Eksternal. 
Mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menerbitkan Peraturan teknis pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk sektor hukum pengadaan.

Mendorong Kapolri menerbitkan peraturan tentang mekanisme penanganan perkara pengadaan barang /jasa.

Mendorong Jaksa Agung menerbitkan peraturan tentang mekanisme penanganan perkara pengadaan barang/jasa. 

Dengan adanya beberapa rekomendasi di atas maka diharapkan peran dan fungsi APPI sebagai organisasi profesi pengacara spesialis pengadaan akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pengadaan barang/jasa Indonesia. 

Semoga dengan adanya kontribusi dan peran nyata APPI tersebut dapat mendorong terwujudnya tata kelola pengadaan yang baik di Indonesia sesuai dengan standar ISO 20400 on Sustainable Procurement. (vid/heri)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda