sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Terlibat Kasus Meikarta, KPK Tetapkan Bupati Bekasi dan Direktur Lippo Group Tersangka

Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin saat dibawa ke KPK (Foto ist)

Jakarta, Larast Post – Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. 

Selain Neneng, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menetapkan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro sebagai tersangka pemberi suap. 

"KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan 9 orang sebagai tersangka," tandas Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat jumpa pers di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018).

Tak hanya Neneng dan Billy, KPK juga menetapkan tersangka lain dalam kasus ini, baik pemberi dan penerima suap.

Mereka adalah; Taryadi (konsultan Lippo Group), Fitra Djaja Purnama (konsultan Lippo Group), Henry Jasmen (pegawai Lippo Group). Beberapa tersangka ini diduga sebagai pemberi suap.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi). Beberapa tersangka ini diduga sebagai penerima suap.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Tunjuk Wabup Jadi Plt Bupati

Terkait penangkapan Bupati Bekasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menunjuk Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja menjadi pejabat sementara atau Pelaksana tugas (Plt) Bupati Bekasi.

"Sudah diteken itu untuk Plt ke Wakil Bupati Bekasi. Diberikan ke Gubernur Jabar," ujar Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Selasa (16/10/2018).

Penunjukkan Eka Supria Atmaja sebagai Plt Bupati Bekasi dilakukan Mendagri mengingat Neneng Hasanah Yasmin diduga kuat menerima uang senilai 90.000 Dollar Singapura dan uang tunai Rp513 juta. 

Uang tersebut diketahui adalah bagian dari commitment fee antara Neneng dengan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro selaku pihak konsorsium Meikarta.

Terkait kasus tersebut, Mendagri masih menunggu keterangan resmi KPK. 

“Jadi begini ya, saya belum mendapat laporan detail. Saya tunggu saja dulu. Kami akan menyikapi setelah KPK menyampaikan pernyataan resmi,” ujar Tjahjo di Lemhanas, Senin (15/10/2018).

Untuk diketahui, KPK telah menggelar operasi tangkap tangan (OTT) kepada beberapa PNS atau ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Mereka adalah Dinas PUPR Bekasi, Jamaludin (J), Kepala Dinas Damkar Bekasi, Sahat ‎MBJ Nahar (SMN), Kepala Dinas DPMPTSP Bekasi, Dewi Tisnawati (DT) serta Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Bekasi, Neneng Rahmi (NR).

KPK juga membawa sejumlah orang pihak penyuap dari swasta, antara lain Direktur Operasional (DirOps) Lippo Group, Billy Sindoro (BS), dua konsultan Lippo Group yakni Taryadi (T) dan Fitra Djaja Purnama (FDP), dan satu orang pegawai Lippo Group, Henry Jasmen (HJ). (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda