sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Dinas PUPR Gelar Bimtek Sistem Pengelola Penyediaan Air Bersih

Suasana Bimtek.
Bogor, Larast Post - Pemerintah Kabupaten Bogor, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Pengelola Penyediaan Minum/Air Bersih Angkatan III, Rabu hingga Kamis (7-8/11/2018) di Hotel Pesona Anggraeni, Bogor, Jawa Barat.

Ketua Panitia kegiatan, M. Rohmat menyampaikan bahwa para peserta berasal dari 25 desa yang ada di 16 kecamatan, diantaranya KepalaDesa, Ketua Badan Pengelola Sarana Air Bersih (BPS-AB) dan tim teknis.

“Kebetulan yang kita undang dalam kegiatan ini adalah desa yang menerima program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS),” katanya.

Rohmat juga menyampaikan bahwa program tersebut bersumber dari APBN dan APBD. “Itu bandinganya 4 banding 1, jadi kalau 4 desa dari APBN, jadi Pemda Kabupaten wajib menyediakan 1 desa,” katanya.

“Tujuannya kita memberikan pelatihan kepada mereka di mana, kalau ini kan program yang dikerjakan oleh masyarakat. Jadi mulai nanti pemeliharaanya, keberlanjutanya progam itu sendiri bagaimana, jadi kita meberikan pelatihan kepada mereka,” tambahnya.

Rohmat juga mengatakan bahwa materi yang disampaikan kepada para peserta di antaranya adalah, teknis pengajuan dan verifikasi data serta fisik.

“Yang kita laksanakan ini ada yang grafitasi mata air ada juga yang bor, tapi mayoritas itu grafitasi air, nah itu akan diverifikasi apakah ada sumber airnya dan apakah memenuhi syarat,” katanya.

Di samping itu, Rohmat juga menyampaikan beberapa syarat desa yang dapat mengajukan Program PAMSIMAS di antaranya, memiliki sumber mata air, prioritas kebutuan warga yang yang benar-benar membutuhkan, kesediaan desa untuk mengalokasikan dana desa sebesar 10% untuk program PAMSIMAS yang bersumber dari APBN, kesediaan swadaya masyarakat secara materil maupun tenaga dan kesediaan lahan, karena dalam program tersebut tidak ada pengalokasian untuk membeli lahan. (vid)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda