sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

INFO BOLA

» » Dorong Peningkatan Kapasitas Digital Masyarakat Pedesaan

Kepala BKPM Tom Lembong
Port Moresby, Larast Post - Indonesia berupaya mendorong pengembangan kapasitas digital di masyarakat pedesaan. Upaya ini dilakukan dengan mengajukan inisiatif “Understanding Non-Tariff Measures on Agriculture, Forestry and Fisheries Sectors to Enhance Rural Development and Poverty Alleviation in the Asia-Pacific Region” dan “Leveraging Digital Technology to Improve the Education Quality in Rural and Remote Areas”.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Tom Lembong yang mewakili Menteri Perdagangan pada Pertemuan Para Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan APEC (APEC Ministerials Meeting/AMM), Kamis (15/11/2018) di International Convention Center (ICC), Port Moresby, Papua Nugini.

"Peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan pedesaan dan terpencil menjadi komponen penting dan perlu disadari bersama oleh anggota APEC. Untuk itu, Indonesia mengajukan kedua inisiatif tersebut guna memastikan peningkatan kualitas kehidupan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan dan terpencil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital," jelas Tom.

Selain itu, lanjut Tom, inisiatif itu diajukan karena adanya kesenjangan dan perbedaan keterampilan digital diantara anggota ekonomi APEC. "Perlu inisiatif dan upaya yang dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masyarakat pedesaan; serta kaum perempuan. Namun, kerja sama fasilitasi perdagangan digital harus dilakukan secara transparan dengan tetap menghormati kebijakan dan pertimbangan domestik. Pemanfaatan kemajuan teknologi digital sangat penting untuk memastikan peningkatan produktifitas bagi petani dan nelayan," tegas Tom.

Inisiatif yang diajukan ini merupakan dukungan Indonesia terhadap APEC Action Agenda for the Digital Economy untuk mendorong pengembangan niaga elektronik (niaga-el/e-commerce) dan digitalisasi perdagangan.

Menurut Tom, niaga-el dan revolusi digital memberikan peluang dan tantangan terhadap cara bernisnis serta merupakan komponen baru dalam pengembangan perdagangan, serta pertumbuhan ekonomi dan sosial ekonomi di kawasan Asia-Pasifik. "APEC Action Agenda on Digital Economy merepresentasikan komitmen kita bersama dalam menetapkan target tujuan pengembangan niaga-el digitalisasi yang inklusif di kawasan. Inklusivitas digital sangat penting untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik," jelasnya.

Bogor Goals 2020

Pertemuan Tingkat Menteri APEC dan Pertemuan Tingkat Kepala Negara yang diselenggarakan 3 hari setelahnya ini belum bisa menjembatani perbedaan pandangan anggota APEC mengenai reformasi Sistem Perdagangan Multilateral WTO. Sehingga, tidak ada deklarasi menteri maupun pemimpin APEC untuk tahun 2018.

Di samping isu digital dan inklusivitas, dalam hal perdagangan, APEC juga terus mempercepat langkah Bogor Goals 2020. Tahun 2020 akan menjadi momen penting bagi APEC dimana visi baru APEC paska pencapaian Bogor Goals akan diimplementasikan. Indonesia mengharapkan agar visi APEC paska 2020 tetap mengedepankan pembangunan yang merata bagi anggotanya.

“Penting bagi APEC untuk menciptakan kesejahteraan merata yang bertujuang mengentaskan kemiskinan. Hal ini dilakukan melalui pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Target APEC pasca 2020 harus berpusat pada masyarakat, bersifat inklusif, saling terkait, dan adil," ujar Plt. Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Internasinal, Kementerian Perdagangan Deny Kurnia, yang turut dalam delegasi RI di AMM.

Upaya pendalaman integrasi ekonomi juga terus didorong oleh Menteri APEC. Salah satunya berperan menjadi inkubator bagi perwujudan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP). "Indonesia mengedepankan pentingnya peningkatan kapasitas bagi UMKM, masyarakat daerah terpencil dan perempuan dan sektor lain yang termarjinalisasi agar berpartisipasi aktif dalam perdagangan global, khususnya ketika FTAAP diwujudkan," tandas Deny.

Menurut Deny, APEC juga berkomitmen meningkatkan keterhubungan infrastruktur, institusi, dan individu di kawasan Asia Pasifik, performa rantai suplai global, fasilitasi perdagangan, partisipasi ekonomi APEC dalam rantai nilai global; dan serta daya saing sektor jasa melalui implementasi Pet Jalan APEC di Sektor Jasa 2016 - 2025.

“Sejalan dengan visi Indonesia yaitu peningkatan konektivitas antarkawasan, Indonesia mendukung penuh implementasi APEC Connectivity Blueprint 2015-2025. Kami juga menyambut dan mengantisipasi peluncuran APEC Trade in Value Added (TiVA) Database pada akhir tahun 2018 yang diharapkan menunjang kontribusi ekonomi APEC untuk semakin berpartisipasi dalam rantai nilai global," pungkas Deny. 

Sekilas Mengenai APEC 

Terbentuk pada 1989, Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) adalah forum kerja sama 21 Ekonomi di lingkar Samudera Pasifik. Pembahasan utama di APEC meliputi kerja sama perdagangan dan investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong perdagangan dan investasi di antara sesame ekonomi anggotanya.

Ekonomi anggota APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam. Kerja sama APEC bersifat nonpolitis dan bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan di Asia Pasifik.

Data APEC Policy Support Unit menunjukkan bahwa pada tahun 2017 anggota ekonomi APEC mewakili 38 persen penduduk dunia (2,9 miliar), 47 persen perdagangan barang dan jasa global (USD 20 triliun), dan 60% dari total riil GDP dunia (USD 48 miliar). (sg, wan)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda