sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Peristiwa

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang APBD 2019


Malang, Larast Post - Mengawali penyampaian Laporan DPRD Kabupaten Malang terkait Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2019, Juru Bicara DPRD Rahmat Kartala, Rabu (21/11/2018) mengatakan  bahwa pembahasan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019, telah mengacu pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2019 dan telah disepakati pada rapat paripurna sebelumnya.
        
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi guna mencapai tujuan dan sasaran untuk perencanaan pembangunan yang berkesinambungan, dalam RKPD Kabupaten Malang Tahun 2019 mengusung tema ‘Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dalam Upaya Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Optimalisasi Potensi Pariwisata dan Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Hidup’.
        
Kemudian dijabarkan dalam 5 Prioritas Pembangunan sebagai berikut: 
1.Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Dasar;
2.Penurunan Angka Kemiskinan melalui Pengembangan Ekonomi Lokal;
3.Optimalisasi Potensi Pariwisata;
4.Peningkatan Upaya Kelestarian Lingkungan Hidup dan ketangguhan dalam menghadapi Bencana; dan
5.Peningkatan Inovasi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
        
Pada pembahasan RAPBD tahun anggaran 2019 ini terdapat beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan pada penambahan Pos Belanja Langsung Perangkat Daerah, di antaranya Dinas Bina Marga sebesar 16 miliar 500 Juta rupiah, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebesar 10 miliar rupiah, Dinas PU Sumber Daya Air sebesar 5 miliar, Badan Pendapatan Daerah untuk SISMIOP sebesar 2 miliar 500 juta rupiah.
         
Selanjutnya, Dinas Kesehatan untuk BPJS Kesehatan sebesar 25 miliar rupiah, Dinas Koperasi sebesar 2 miliar rupiah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pengadaan perekaman di 33 kecamatan untuk percepatan pelayanan sebesar 3 miliar rupiah, Dinas Pendidikan untuk rehab SD sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian, Dinas Tenaga Kerja untuk pendirian LPSA layanan terpadu satu atap masalah ketenagakerjaan sebesar 475 juta rupiah, Inspektorat mendapatkan alokasi dana sebesar 1 miliar rupiah dan untuk upaya pendampingan Anggaran Desa sebesar 500 juta rupiah serta Sosialisasi Penurunan Angka Perceraian sebesar 500 juta.
        
Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  mendapatkan tambahan 850 juta yang peruntukannya 700 juta rupiah untuk penguatan pelaksanaan Pilkades 2019 dan penjaringan anggota BPD tahun 2019, sedangkan 150 juta rupiah untuk pelantikan Kepala Desa  Tahun 2019. Badan Kepegawaian Daerah untuk pelatihan dan pendidikan aparatur sebesar 3 miliar 155 juta 3 ribu rupiah, Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar 600 juta rupiah, Dinas Pendidikan untuk Bantuan Madrasah Diniyah sebesar 1 miliar rupiah yang terdiri dari 735 Madin, setiap Lembaga Madin yang terverifikasi mendapatkan bantuan sebesar 4 juta 500 ribu rupiah.
        
Sementara, Alokasi BOSDA untuk Dinas Pendidikan sebesar 1 miliar rupiah untuk jenjang SD dan SMP yang peruntukannya untuk siswa yang berhak menerima KIP namun belum mendapatkan. Satpol PP membutuhkan anggaran untuk pendampingan Pileg dan Pilpres sebesar 1 miliar 694 juta rupiah, Disperindag mendapat tambahan sebesar 1 miliar 100 juta rupiah untuk pengelolaan pasar, PKL dan operasional Perangkat Daerah.
        
Dinas Sosial sebesar 750 juta 700 ribu rupiah, Dinas Tanaman Pangan mendapatkan alokasi sebesar 1 miliar 100 juta yang peruntukannya sebesar  250 juta rupiah untuk penyediaan benih dan 850 juta untuk penyediaaan sarana prasarana produksi. Sedangkan, DPPKB untuk sosialisasi program Contra War sebesar 750 juta rupiah dan Anggaran pada DP3A untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran sebesar 500 juta rupiah.
         
“Dari hasil pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2019 ini, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat untuk pembangunan di Kabupaten Malang,” ucap Rahmat Kartala. 

Sebelum menutup laporannya, Juru bicara DPRD memberikan beberapa catatan, antara lain pada sisi Pendapatan secara umum naik. Namun di sisi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar 1,70 % dari APBD Perubahan Tahun 2018. 

Hal ini kata dia, disinyalir adanya kebocoran di beberapa sektor pendapatan, seperti retribusi parkir yang belum sesuai dengan potensi dan sulit untuk mengkoordinasikan karena ada beberapa Perangkat Daerah yang juga melakukan pungutan retribusi parkir, termasuk pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
          
Artinya, Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah Penghasil) belum melaksanakan komitmen untuk meningkatkan PAD sesuai potensi, baik secara intensifikasi dan ekstensifikasi, ujarnya. Dari catatan tersebut, DPRD Kabupaten Malang mengajak semua pihak, untuk semakin menguatkan komitmen bersama dalam meningkatkan PAD bagi Perangkat Daerah Penghasil dan memanfaatkannya sesuai  kemampuan keuangan daerah atau APBD yang ada serta dapat melaksanakan dengan sungguh-sungguh, prioritas pembangunan yang telah dicanangkan bersama.
          
Menanggapi laporan hasil pembahasan dari DPRD tersebut, Wakil Bupati (Wabup) Malang Drs.H M Sanusi menyampaikan, pada prinsipnya DPRD Kabupaten Malang dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2019 untuk proses ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, mengucapkan terima  kasih dan penghargaan yang tulus kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, yang telah melaksanakan tahapan-tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019.
        
Dokumen dimaksud, kata Sanusi, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur, untuk dievaluasi sebagaimana Pasal 315 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang hasilnya akan digunakan sebagai dasar penetapan Perda tentang APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2019. 

Sanusi tidak lupa mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk lebih cermat dan tepat dalam melakukan langkah-langkah, guna tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2019 mendatang.
       
“Sebab, besaran angka dalam APBD 2019, telah disusun secara lebih realistis, sesuai kapasitas dan tantangan perekonomian yang akan dihadapi, sehingga mampu menjadi motor penggerak ekonomi yang adil, efektif dan berkesinambungan,” tutupnya. (al/ed)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda