sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Peristiwa

Laras Jatim

Hukrim

LARAS JATENG

Agraria

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Pelaksanaan Reforma Agraria Temui Kendala

Sofyan A. Djalil saat Rakor Gugus Tugas Reforma Agraria dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018
Jakarta, Larast Post – Sejumlah kendala hambat pelaksanaan Reforma Agraria, sehingga program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu, belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan A. Djalil mengatakan, pelaksanaan Reforma Agraria belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal Ini disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum pelaksanaan, kelembagaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang belum settle sepenuhnya, lemahnya koordinasi, kurangnya dukungan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait lainnya, ketersediaan anggaran, terbatasnya sumber TORA menjadi the bottlenecks pelaksanaan Reforma Agraria.

Menurutnya, tanpa dukungan Gubernur atau Bupati yang tergabung dalam GTRA maka program Reforma Agraria tidak akan jalan dengan sukses. Contohnya pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan sukses dijalankan apabila Pemerintah Daerah turut mendukung secara all out, misalnya dengan memasukkan anggaran program PTSL ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang akan membantu rakyat. 

“Ini juga berlaku bagi program Reforma Agraria, oleh karena itu hari ini diadakan Rapat GTRA yang dilaksanakan berdasarkan amanat Perpres Nomor 86 Tahun 2018,” ujar Sofyan A. Djalil dalam Rapat Koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, pada Rabu (1/11/2018), di Hotel Borobudur.

Sofyan menegaskan, hal yang paling penting dalam keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria yaitu lancarnya koordinasi dan konsolidasi antar Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait. 

Hal ini, lanjut Sofyan, mengingat penyelenggaraan Reforma Agraria merupakan program bersama yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Petanahan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD ataupun organisasi kemasyarakatan, dan lainnya.


Lebih lanjut Sofyan mengatakan, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria diharapkan akan semakin terbangun koordinasi dan konsolidasi yang baik antar pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam melaksanakan program Reforma Agraria. 

Koordinasi dan konsolidasi yang baik bisa terwujud jika terbangun kesamaan persepsi dan pemahaman terhadap penyelenggaraan Reforma Agraria sebagaimana diamanatkan Perpres 86/2018. “Program Reforma Agraria sudah ada Gugus Tugasnya untuk tim pusat,” ujar Sofyan A. Djalil.

Sofyan menjelaskan, _Roadmap_ penyelenggaraan Reforma Agraria juga mutlak diperlukan, sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan Reforma Agraria serta tidak kalah penting juga adalah pengendalian dan pengawasan pelaksanaannya. 

Oleh karena itu, lanjut Sofyan, sosialisasi Perpres 86/2018 harus segera dilaksanakan agar pelaksanaan Reforma Agraria bisa berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Landreform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan kegiatan “Rapat Koordinasi Nasional Gugus Tugas Reforma Agraria dan Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria” tahun 2018.

Reforma Agraria sendii merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan, pengurangan kesenjangan, penanggulangan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja mulai dari perkotaan hingga perdesaan.

Melalui Reforma Agraria ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah menjadi semakin sempit, sehingga dengan demikian akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh.

Hadir pada kesempatan ini 248 peserta yang berasal dari Kementerian ATR/BPN, Anggota GTRA Pusat, Gubernur, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, dan Kepala Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda