sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Peristiwa

Hukrim

LARAS JATENG

Laras Jatim

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Chappy Hakim: Kedaulatan di Udara Penting Terwujudnya Pertahanan Negara

Menhub Budi Karya Sumadi bersama mantau Kasau Chappy Hakim dalam peluncuran buku kedirgantaraan.

Jakarta - Larast Post - Kedaulatan negara di udara harus dikelola secara profesional.  Selain  sudah menjadi bagian utuh dari manajemen _national air power_, kedaulatan negara di udara juga penting untuk menjamin terwujudnya pertahanan negara dan kesejahteraan rakyat.

Mantan Kepala Staf TNI AU (Kasau) periode 2002 - 2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menilai, salah satu PR (Pekerjaan Rumah) bangsa Indonesia saat ini terkait dengan aspek kedaulatan wilayah udara adalah pengambil alihan _Flight Information Region_(FIR) Singapura.

Menurut Chappy Hakim kembalinya FIR Singapura ke RI dapat menjadi _starting point_ bagi langkah-langkah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

"Instruksi Presiden sudah jelas,  untuk segera selesaikan masalah FIR Singapura," kata Marsekal (Purn) Chappy Hakim

Hal tersebut dikatakan Chappy Hakim saat peluncuran tiga buku kedirgantaraan di auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta, Senin (17/12).

foto bersama.

Buku-buku yang diluncurkan masing-masing berjudul: Penegakan Kedaulatan Negara di Udara, Menata Ulang Penerbangan Nasional dan Tol Udara Nasional.

Sementara Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Wieko Sofyan yang hadir pada acara ini mengatakan, salah satu tantangan bangsa Indonesia dalam membangun kekuatan dirgantara adalah masih belum adanya kemandirian dalam penegakkan wilayah udara.  

Menurut Wakasau, hal ini dapat di jawab dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengusai teknologi dirgantara serta paham tentang hukum udara beserta aturan-aturan di dalamnya.

"Untuk mewujudkan kemandirian tersebut diperlukan sinergi dan kererlibatan semua pihak pemerintah dan masyarakat, termasuk Perguruan Tinggi, lembaga penelitian serta dukungan politik dari Legislatif," ujar Wakasau.

Dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, masalah pengembalian  FIR Singapura sudah menjadi agenda nasional. Bahkan presiden sudah menginstruksikan, pada 2019 FIR Singapura harus sudah dikelola oleh Indonesia.

Salah satu kendala yang perlu segera di sikapi adalah perairan selat Malaka berkaitan dengan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara pada wikayah perbatasan, sehingga perlu ada langkah diplomatik dari pemerintah.

"Persoalannya, karena wilayah udara kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di perairan selat Malaka tersebut terkait langsung dengan sistem penyelenggaraan pertahanan keamanan negara pada wilayah perbatasan negara yang kritis," tambah Marsekal (Purn) Chappy Hakim.(sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda