sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

» » Presiden Jokowi Minta TNI-Polri Respons Revolusi Industri 4.0

Presiden Joko Widodo ketika memberikan arahan pada Rapat pimpinan TNI dan Polri di istana Negara, Jakarta, Selasa (29/01).
Jakarta, Laras Post - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kesiapan TNI dan Polri untuk merespons perubahan global yang sangat cepat. Kesiapan tersebut sangat diperlukan untuk mengantisipasi tantangan yang akan dihadapi Indonesia ke depannya.

Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/01). 

"Saya ingin mengingatkan bahwa dunia ini berubah. Lanskap politik dunia berubah. Lanskap global ekonomi juga berubah. Lanskap sosial global juga berubah sehingga kita harus merespons secara cepat perubahan-perubahan yang ada baik di bidang ekonomi, politik, atau sosial," ujarnya.

Rapim tersebut dihadiri oleh para perwira tinggi TNI dan Polri yang aktif.dan beberapa mantan Panglima TNI serta mantan Kapolri juga tampak dalam acara itu.
Rapim tersebut dihadiri oleh para perwira tinggi TNI dan Polri yang aktif. Selain itu, beberapa mantan Panglima TNI dan mantan Kapolri juga tampak dalam acara itu.

Selepas acara, Kepala Negara menjelaskan bahwa momentum revolusi industri keempat yang tengah berlangsung harus benar-benar direspons. Ia mendorong TNI maupun Polri untuk memanfaatkan perkembangan teknologi dan menerapkannya untuk kebutuhan organisasi.

"Mungkin dengan lebih menggiatkan lagi riset-riset untuk alutsista kita. Kemudian tadi saya berikan contoh misalnya penggunaan virtual reality, artificial intelligence, kemudian 3D printing yang negara-negara lain sudah mulai kembangkan di sisi kemiliteran," ucapnya.

Presiden Joko Widodo ketika memberikan keterangan pada wartawan.
Dalam Rapim TNI-Polri kali ini, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa politik yang dijalankan TNI dan Polri ialah politik negara. Maka itu TNI dan Polri harus menjaga netralitas sekaligus memberikan rasa aman dan mewujudkan situasi yang kondusif menjelang Pilpres 2019.

"Politik TNI dan Polri adalah politik negara sehingga netralitas itu perlu sekali dijaga dan yang paling penting adalah lancarnya Pemilu, kondusivitas situasi, dan kondisi yang damai. Itu akan terjadi apabila TNI dan Polri ini solid, bersinergi bersama-sama menjaga ketertiban," tuturnya.

Restrukturisasi TNI

Dalam rapim tersebut, Presiden juga memastikan akan adanya 60 jabatan baru di institusi TNI yang akan diisi para perwira tinggi (pati). Sejumlah jabatan baru itu merupakan bagian dari restrukturisasi di tubuh TNI.

Presiden Joko Widodo beserta Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian foto bersama para perwira tinggi TNI dan Polri yang aktif dan beberapa mantan Panglima TNI dan mantan Kapolri.
"Akan ada jabatan untuk pati baru sebanyak 60 ruang. Nanti bisa diisi dari kolonel untuk naik ke jabatan bintang," ujarnya.

Selain itu, Kepala Negara juga akan melakukan revisi terhadap aturan usia pensiun para prajurit TNI setingkat Tamtama dan Bintara hingga menjadi 58 tahun. Sebelumnya, para prajurit TNI harus menjalani pensiun di usia 53 tahun. Ketentuan mengenai hal itu telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

"Saya perintahkan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM dan Panglima TNI untuk merevisi pensiun Tamtama dan Bintara yang sebelumnya 53 ke 58 (tahun). Tapi ini merevisi Undang-Undang," ucap Presiden.

"Kalau umur 53 tahun ini masih segar-segarnya, masih produktif-produktifnya, kok sudah dipensiun. Polri kan sudah 58 tahun," imbuhnya menjelaskan. (Her/sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda