sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

Olah Raga

LARAS JABAR

Bisnis

Pernak Pernik

» » Tanggapi Aspirasi Warga, Komisi I DPRD Tinjau Lokasi Pembanguan Apartemen

Perwakilan Komisi I DPRD, Pihak Pemerintah Kabupaten Bogor saat meninjau lokasi.
Bogor, Laras Post - Warga Perumahan Kinan City kembali melakukan aksi kedua di lokasi lahan apartemen Jakarta Pavilion (JP), Jalan Tegar Beriman Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin (28/1). 

Sebelumnya aksi unjuk rasa digelar di depan kantor DLH pada November 2018 lalu. Aksi itu menolak adanya rencana Pembangunan Apartemen JP setinggi 22 lantai. 

Dalam aksi kedua kali ini, warga Kinan City meminta pihak DPRD Kabupaten Bogor dapat membantu menyelesaikan persoalan warga dan segera menghentikan rencana pembangunan apartemen yang dinilainya akan berdampak pada lingkungan di sekitar perumahan Kinan City.

Kuasa Hukum warga, Zentoni, SH.,MH, menjelaskan, penolakan warga sudah disampaikan dengan surat pengaduan warga ke pihak terkait Pemerintah Kabupaten Bogor, namun hingga saat ini belum mendapat kepastian penghentian rencana pembangunan apartemen Jakarta Pavilion yang lokasinya bersebelahan dengan perumahan warga tersebut.

"Kami penerima kuasa warga kinan city, jelas menolak rencana pembangunan apartemen, ini ada kejanggalan di perijinan warga yang sudah masuk tahapan proses perijinan, padahal ada penolakan warga Kinan City," ucapnya.

Menurutnya, alasan penolakan warga yakni adanya kejanggalan di perijinan warga dengan diterbitkannya klausul PBB, sedangkan klausul PBB seharusnya ada persetujuan sebelumnya dari warga kinan city. Warga juga mengkhawatirkan dampak pembangunan apartemen akan menutup akses jalan, debit air yang berkurang, dan parubahan tanah yang tergeser dengan adanya aktifitas pekerjaan proyek yang mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga. Pihaknya akan terus melakukan upaya penolakan ke pihak pemberi ijin dari Pemkab.Bogor.

"Ini para pengembang yang harus kami tekankan, pengembang seharusnya tidak melepaskan tanggung jawab begitu saja terhadap warga, maka itu kami juga akan meminta tanggungjawab pemerintah, kalau developer atau pengembang itu hadir di bumi tegar beriman ini. Dan harus betul-betul, seakan-akan kalau sudah beres pembangunan perumahan Kinan City jangan ditinggalkan begitu saja, terutama pasos pasum yang belum diserahkan ke warganya. Dan saya akan telusuri cadangan tanah makam yang belum di selesaikan juga,” imbuhnya.

Sementara itu, di lokasi lahan apartemen JP, Wakil komisi A DPRD Kabupaten Bogor, Irman Nurcahya, menanyakan awal perijinan warga hingga perijinan yang dikeluarkan Dinas BPMPT. Ia pun meminta semua pihak untuk musyawarah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

"Nanti kita akan undang semua pihak terkait termasuk pengembang, dengan persoalan ini semua agar bisa di selesaikan dengan cara musyawarah mufakat, waktunya sekitar seminggu ini kita akan undang," kata Irman.

Adapun pihak pemberi ijin BPMPT, lanjut Erpan, pihaknya tidak menyalahkan, menurutnya hal ini hanya karena kesalah pahaman.

Sebelum itu, Dinas Perijinan BPMPT menjelaskan, bahwa berkas perijinan apartemen JP yang diterima Dinas BPPT Kabupaten Bogor, dari bawah sudah lengkap dan menunggu proses lanjutannya, namun dengan persoalan ijin warga pihaknya akan menelusuri kembali.

"Kami menerima berkas perijinan dari bawah sudah lengkap, namun hal ini pun harus kami telusuri lagi,” ucap Ferry, mewakili Dinas Perijinan Kabupaten Bogor.

Sempat terjadi bersitegang antara Zentoni (Penerima Kuasa Warga) dengan Andri, Sekretaris Camat (Sekcam) Cibinong di area lokasi lahan apartemen JP. Pasalnya, menurut Zentoni, ijin warga yang ditandatangani bukan dari warga kinan city. Ia pun menegaskan warga kinan city belum pernah menanda tangani persetujuan ijin warganya.

Berbeda dengan penyampaian Andri Rahman, Sekretaris Camat (Sekcam) Cibinong, Ia berpendapat, tandatangan warga pada saat itu adalah warga sekitar yang tinggal di kelurahan yang sama, meskipun bukan warga Perumahan Kinan City.

Lebih jauh Andri Rahman menjelaskan, bahwa proses mediasi yang sudah dilakukan oleh Perusahaan pembangun Kinan City sudah dilakukan. Perihal undangan siapa saja warga yang di undang saat itu, sepenuhnya adalah undangan dari Kinan City. 

"Jadi kami hadir hanya sebagai undangan saja,” tandas Andri.

Aksi penolakan warga Kinan City berakhir setelah Anggota DPRD Kabupaten Bogor berjanji akan mempertemukan pihak-pihak terkait untuk memberi ruang audensi yang akan dihadiri Pihak pengembang Perusahaan, warga Kinan City, unsur Pemerintahan Kabupaten Bogor dan unsur kepentingan. (david)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda