sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Polkam

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Agraria

Peristiwa

Hukrim

LARAS JATENG

Laras Jatim

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Terkait Perkara Meikarta, KPK Selesik Keterlibatan Anggota Dewan

Tersangka mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah 
Jakarta, Laras Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelisik perkara dugaan gratifikasi proyek Meikarta kepada sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi.

Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, lebih dari 20 anggota DPRD Kabupaten Bekasi diduga mendapatkan biaya plesiran ke Thailand. "Ini terus kami klarifikasi dan kami perdalam," ungkapnya kepada wartawan, pada Selasa (22/1/2019) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Selain anggota DPRD, menurut Febri, keluarga anggota Dewan dan sejumlah staf Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Bekasi diduga juga ikut menikmati plesiran ke Thailand, pada tahun 2018 lalu.

Mereka diduga mendapat paket wisata 3 hari 2 malam, dan berkunjung ke sejumlah lokasi wisata di Thailand dengan menggunakan jasa travel perjalanan wisata.

Menurut Febri, beberapa anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang diduga menerima gratifikasi proyek Meikarta, telah diperiksa. “Beberapa di antaranya yang sudah diperiksa bersikap kooperatif, mengakui perbuatannya. Ada yang sudah mengembalikan uang, ada yang berencana kembalikan uang,” ujarnya. 

Hingga kini, KPK telah menerima pengembalian uang sebesar Rp 180 juta dari dua anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Selain itu, lanjut Febri, pihaknya juga telah menerima pengembalian uang dari anggota DPRD yang sejauh ini diketahui hanya mendapatkan fasilitas perjalanan wisata ke Thailand sejumlah Rp 9 juta-Rp 11 juta per orangnya.
Lebih lanjut Febri menghimbau anggota DPRD Bekasi yang diperiksa KPK, bersikap kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan. “Sebab, jika bohong dalam memberikan keterangan, ada risiko pidana yang diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara,” tegasnya

Sebelumnya, terkait kasus Meikarta, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, diantaranya Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi Jamaluddin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas (PUPR) Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi.

Dari pihak perusahaan yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni, petinggi Lippo Group Billy Sindoro, dua konsultan Lippo Group, Fitri Djaja Purnama dan Taryadi, serta pegawai Lippo Henry Jasmen.

Selain itu, untuk mendalami kasus ini, KPK juga telah memeriksa puluhan saksi diantaranya sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi, hingga mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan. (her, ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda