sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Agraria

LARAS JATENG

Laras Jatim

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Tim Saber Pungli Polda Jabar akan Bidik Istri Kadisdik Purwakarta

Ilustrasi 

Purwakarta, Laras Post - Dalam waktu dekat, Tim Sapu Bersih (Saber) Pungli Polda Jabar, diagendakan bakal memeriksa kembali Kepala SMA Negeri 1 Campaka dan Kepala SMK Negeri 1 Cibatu. 

Menurut satu tim penyidiknya, setelah dikaji secara mendalam, di dua sekolah itu terbukti telah melakukan praktek pungli.

Dilansir dari newspurwakarta.com, Tim Tindak II Saber Pungli Polda Jabar menegaskan itu, pada Senin (14/01 2019). “Kesimpulan kami setelah kita kaji secara mendalam, di dua sekolah itu terbukti ada pungli. Dalam waktu dekat akan dipanggil kembali untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar satu anggota Tim melalui pesan whatsapp.

Masih menurut penjelasan Tim Tindak II, ada dua kesalahan mendasar. Pertama, saat memutuskan adanya pungutan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) dan SPP, peran Komite Sekolah hanya sebatas tukang stempel saja. Kesalahan kedua, rekening penampung dana-dana itu ada di Bendahara Sekolah. 

“Mestinya dana-dana itu masuk ke rekening Bendahara Komite Sekolah. Ini melanggar Permendikbud No 75 tahun 2016,” paparnya.

Dari dua unsur temuan itu, jelas Tim Tindak II Saber Pungli, akhirnya disimpulkan terbukti ada tindak pungli. “Kita akan segera periksa ulang,” jelasnya.

Kasus ini bermula, ketika pada 12 Desember 2018 yang lalu,Tim Tindak II Saber Pungli Polda Jabar menerima pengaduan informasi terkait dugaan pungli di SMAN 1 Campaka, Purwakarta. 

Berbekal informasi itu, Tim pada 19 Desember 2018, bertempat di SMAN 1 Campaka, melakukan pemeriksaan hingga pukul 20.09 malam.

Selanjutnya, Tim Tindak II merapat ke sasaran SMAN 1 Campaka Purwakarta dan langsung melakukan klarifikasi terkait dengan adanya dugaan pungli sebagaimana informasi awal yang telah diterima.

Waktu itu ada lima orang yang diperiksa oleh Tim Saber Pungli. Mereka adalah Kepala Sekolah SMA Negeri Campaka Nur Aisah Jamil. Dia adalah istri Kepala Dinas Pendidikan Pemkab Purwakarta, Purwanto.

Pihak lain yang ikut diperiksa adalah Antoe Abdullah, Ketua Komite Sekolah, Sri Rejeki sebagai Bendahara Sekolah dan dua siswa kelas XII.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diperoleh fakta sebagai berikut; Bahwa jumlah murid SMAN 1 Campaka TA 2018/2019 sebanyak 906 orang dengan rincian; kelas X = 288 orang, kelas XI = 288 orang dan kelas XII = 330 orang

Sedangkan jumlah siswa miskin / tidak mampu SMAN 1 Campaka TA. 2018/2019 sebanyak 157 orang dengan rincian: kelas X = 62 orang, Kelas XI = 51 orang dan kelas XII = 44 orang.
Siswa SMAN 1 Campaka TA 2018/2019 dipungut dana sumbangan pendidikan (DSP) per siswa per tahun yaitu; Kelas X Rp800.000, Kelas XI Rp700.000, dan XII Rp1.000.000. Sementara Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) sebesar Rp100.000 per siswa per bulan.

Dari hasil pemeriksaan itu, terungkap bahwa uang DSP TA 2018/2019 yang sudah terkumpul sampai tanggal 18 Desember 2018 adalah sebesar Rp191.417.000, dengan rincian;  Kelas X Rp68.155.000, Kelas XI Rp33.682.000, dan Kelas XII Rp89.580.000.

Sementara uang yang sudah dipergunakan Rp174.000.000, dengan rincian; pembelian 25 unit komputer Rp74.000.000, pembuatan pagar melati Rp100.000.000.  Saldo akhir Rp17.417.000 (Rp973.179 di rekening Bank dan Rp16.443.821 tersimpan di dalam brankas sekolah).

Sementara, uang SPP TA 2018/2019 yang sudah terkumpul sampai tanggal 18 Desember 2018 adalah Rp551.225.000, dengan rincian; Kelas X Rp161.950.000, Kelas XI Rp176.250.000, dan Kelas XII Rp213.025.000.

Uang yang sudah dipergunakan Rp587.314.200 (sesuai SPJ terlampir). Dengan saldo akhir Rp36.089.200.

Dalam pemeriksaan itu, Nur Aisah Jamil menjelaskan bahwa dasar diberlakukannya iuran DSP dan SPP adalah hasil rapat orang tua siswa dengan komite sekolah. 

Pada rapat itu diputuskan, peruntukannya iuran DSP kelas X untuk pembangunan pengaspalan, kelas XI untuk pemagaran serta kelas XII untuk pembelian computer, sedangkan iuran SPP untuk menutupi kebutuhan sekolah yang tidak terakomodir oleh dana BOS.

Pada saat itu, Nur juga mengakui, selain DSP dan SPP ada anggaran dari pemerintah yang diterima SMAN 1 Campaka yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). (hengki/roy)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda