sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Agraria

LARAS JATENG

Laras Jatim

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Permen Dikti tentang Program Profesi Advokat Lampaui Putusan MK

Oleh; Akram Marjuki
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, pada 22 Januari 2019 mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat itu menyebutkan;  Program  Profesi  Advokat  dapat  diselenggarakan  oleh perguruan tinggi yang: a. menyelenggarakan  Program  Studi  Ilmu  Hukum Program Sarjana; b. memiliki peringkat akreditasi paling rendah B atau Baik Sekali; dan c. bekerja  sama  dengan  Organisasi  Advokat  yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan No. 95/PUU-XIV/2016, atas perkara yang diajukan pemohon Pimpinan Pusat Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, dalam amar putusannya diantaranya menyatakan; Pasal 2 ayat (1) UU no 18 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan khusus profesei advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tingggiyang menimal terakreditasi B.

Putusan ini harus dimaknai bahwa, penyelenggara Pendidikan khusus profesi advokat adalah organisasi advokat, sebagaimana yang diamanatkan UU No 18 Tahun 2003. Namun penyelenggara Pendidikan khusus profesi advokat itu tidak dapat dilakukan sendiri oleh Organisasi Advokat melainkan harus bekerjasama dengan Perguruan Tinggi fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tingggiyang menimal terakreditasi B.

Melihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat. Nampaknya Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, memaknai putusan MK tersebut secara terbalik, yakni menjadi; penyelenggara Pendidikan khusus profesi advokat adalah Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B, dengan keharusan bekerjasama dengan Organisasi Advokat.

Akibat memaknai putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 secara terbalik, sehingga Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan merumuskan sendiri Program Profesi Advokat, tanpa melibatkan Organisasi Advokat. Misalnya, kententuan masa studi Program  Profesi  Advokat, beban belajar, pemberian gelar dan lainnya seperti tertuang dalam Pasal 3, 4 dan 5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat.

Mengingat putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 yang mengamanatkan; penyelenggara Pendidikan khusus profesi advokat adalah Organisasi Advokat, sesuai amanatkan UU No 18 Tahun 2003. Namun dengan tambahan ketentuan, harus bekerjasama dengan Perguruan Tinggi fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tingggi yang menimal terakreditasi B, maka seluruh kententuan penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat harus dirumuskan oleh Organisasi Advokat bersama Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan.

Maka dengan demikian, Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan No. 5 Tahun 2019 tentang Program Profesi Advokat, melampaui  putusan MK No. 95/PUU-XIV/2016 atau melebihi batas ketentuan. (Penulis adalah advokat dan praktisi pers)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

1 Comments:

  1. Terimakasih infonya gan sukses terus...
    http://bit.ly/2yDujET

    BalasHapus

Posting Komentar