sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Agraria

LARAS JATENG

Laras Jatim

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Ketua DPR Minta KKP Proses Hukum Kapal Asing Pencuri Ikan di ZEEI

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (Foto ist)

Jakarta, Laras Post - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta memproses secara hukum kapal-kapal ikan asing yang berusaha menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam pencurian ikan ilegal sesuai dengan hukum positif yang berlaku guna memberikan efek jera, mengingat sejumlah kapal perikanan asing ilegal tersebut juga menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo terkait ditangkapnya 28 kapal perikanan asing ilegal milik Malaysia dan Vietnam oleh kapal pengawasan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari periode Januari 2019 hingga pekan kedua April 2019.

“Kita juga mendorong KKP berkoordinasi dengan TNI AU untuk melakukan patroli udara dan TNI AL serta Polair untuk terus meningkatkan pengamanan dan pengawasan terhadap kapal-kapal asing yang masuk ke wilayah Perairan Indonesia dengan melakukan patroli laut, khususnya di wilayah yang rawan terjadinya pencurian ikan, seperti di wilayah perairan Kepulauan Natuna yang memiliki sumber daya ikan yang melimpah,” ujarnya dalam siaran persnya, Senin (15/4/2019).

Selain itu, Bamsoet___sapaan akrabnya___mendorong KKP dan Polair secara tegas menerapkan ketentuan pidana kepada Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan illegal fishing sesuai dengan prinsip teritorialitas, yang menganggap hukum pidana Indonesia berlaku di dalam wilayah Republik Indonesia.  “Siapa pun yang melakukan tindak pidana, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 KUHP,” tukasnya.

Politisi Partai Golkar itu juga minta KKP mengoptimalkan pemberdayaan nelayan sebagai salah satu elemen yang dapat membantu pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sumber daya laut. “Seperti dengan memberikan dukungan untuk penguatan usaha nelayan, agar Indonesia dapat lebih baik dalam mengelola sumber daya laut dan ikannya,” terang Bamsoet. (wan)








«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda