sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

Olah Raga

LARAS JABAR

Bisnis

Pernak Pernik

» » Komisi II DPR Pantau Pelaksanaan PTSL

Komisi II DPR saat melakukan Kunker ke Kanwil BPN Sumsel 
Palembang, Laras Post – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memantau pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Sumatera Selatan.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Mardani Ali Sera mengatakan, tujuan kunjungan kerja Komisi II DPR ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan, salah satunya adalah memantau pelaksanaan PTSL yang masuk dalam skema Reforma Agraria. 

“Hal yang kami pantau antara lain mengenai pelaksanaan legalisasi aset, kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum, terutama untuk proyek-proyek infrastruktur, dan lainnya,” ujarnya saat kunjungan kerja ke Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan, pada Senin (1/4/2019).

Kunjungan kerja Komisi II DPR ini, didampingi mitra kerja, yaitu Sekretariat Kabinet (Setkab), Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ombudsman, dan lainnya, dalam rangka reses masa persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019.

Pada kesempatan itu Mardani juga menyampaikan apresiasi atas prestasi yang dilakukan Kanwil BPN Sumsel dalam tiga bulan pertama di tahun 2019, dan akan membawa hasil kunker dalam pembahasan di Komisi II DPR. 

“Pekerjaan rekan Kementerian ATR/BPN sungguh luar biasa. Komisi II DPR RI sangat mengapresiasi kinerja rekan-rekan dalam melaksanakan program PTSL bukan cuma di Sumsel tapi di seluruh Indonesia. Hasil rapat ini akan kami bawa ke pembahasan Komisi II DPR RI untuk membantu Kementerian ATR/BPN," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Kanwil BPN Sumsel, Muchtar Deluma mengatakan, dengan kedatangan Komisi II DPR, pihaknya merasa yakin dan percaya setiap masukan yang diberikan membuat jajarannya jadi jauh lebih baik lagi. 
"Baik dari segi capaian target PTSL maupun dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat," ujarnya.

Lebih lanjut Muchtar Deluma menyampaikan program kerja yang dilaksanakan Kanwil BPN Provinsi Sumsel untuk menyukseskan Reforma Agraria antara lain Redistribusi Tanah, pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 25.000 bidang yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota di Sumsel.

“Untuk Konsolidasi Tanah pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 1.200 bidang di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin, serta PTSL pada tahun 2019 target fisik pengukuran sebanyak 130.000 bidang dan target fisik sertipikat hak atas tanah sebanyak 121.000 bidang,” jelasnya.

Selain itu, Muchtar Deluma, dalam rangka menyukseskan Reforma Agraria di Sumatera Selatan, juga telah dibentuk Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang terbentuk berdasarkan SK Gubernur Sumsel tanggal 8 Maret 2019. “Sedangkan untuk program standarisasi juru ukur, saat ini terdapat 135 surveyor kadastral dan asisten kadastral yang aktif di Sumsel,” ungkapnya.

Kepastian ketersediaan tanah bagi kepentingan umum terutama bagi proyek infrastruktur juga menjadi perhatian jajaran Kanwil BPN Provinsi Sumsel. Muchtar Deluma mengatakan, pihaknya telah melakukan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol, Bendungan, tapak Tower PLN, dan saluran irigasi untuk SKK Migas.

Dalam melaksanakan Program Reforma Agraria maupun PTSL, lanjut Muchtar Deluma, tentunya banyak kendala yang dihadapi seperti kesadaran masyarakat untuk mengikuti dan turut aktif berperan program tersebut, kelengkapan dokumen pendukung untuk administrasi seperti e-KTP dan alas hak, masyarakat yang tidak bersedia disertipikatkan karena jika terkena BPHTB tidak mampu untuk membayar, maupun menjalin koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah terhadap rincian biaya pelaksanaan PTSL. “Belum lagi kondisi lokasi program yang medannya jauh atau sulit dijangkau,” terangnya.

Menurut Muchtar Deluma, banyaknya kendala bukan penghalang bagi Kanwil BPN Provinsi Sumsel untuk melaksanakan program Prioritas Nasional. “Kami memiliki beberapa strategi untuk mengatasi kendala yaitu menjalin koordinasi dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat untuk melakukan pendekatan ke masyarakat dalam rangka menyosialisasikan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya sertipikat tanah,” tuturnya.

Dalam Kunker ini, Komisi II DPR banyak memberikan masukan dan saran kepada Kanwil BPN Provinsi Sumsel agar pelaksanaan program strategis nasional berlangsung sesuai dengan yang diharapkan. (her)


«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda