sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

Olah Raga

LARAS JABAR

Bisnis

Pernak Pernik

» » Moeldoko Minta Meninggalnya Petugas KPPS Tak Dipolitisasi

KSP Moeldoko didaampingi Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo,  Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim
Jakarta, Laras Post – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta meninggalnya ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 tak dipolitisasi.

Ia menyesalkan sejumlah pihak justru melakukan politisasi dan menyebut banyak petugas KPPS meninggal tidak wajar karena diracun. “Itu sesat dan ngawur, tidak menghormati keluarga korban,” ujar Moeldoko rapat dengan sejumlah menteri dan pihak terkait untuk membahas meninggalnya ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Pemilu 2019, di Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Selasa (14/5/2019).

Rapat membahas soal penyebab meninggalnya ratusan KPPS, penanganan bagi yang sakit dan bagaimana langkah-langkah mengatasinya. Soal santunan bagi keluarga korban dan anggota KPPS yang masih sakit, juga evaluasi terhadap keseriusan pemeriksaan kesehatan anggota KPPS yang perlu menjadi perhatian pada Pemilu mendatang. Langkah ini dilakukan agar kedepan tidak muncul korban seperti peristiwa Pemilu 2019. 

Moeldoko memastikan pemerintah tidak akan membentuk tim pencari fakta atas meninggalnya ratusan petugas KPPS, karena menurut data Kementerian Kesehatan, kematian para petugas itu sebagian besar karena jantung, stroke. “Penyebab kematiannya bisa dibuktikan, bukan karena diracun,” jelasnya.

Menurut Moeldoko, tim yang diperlukan adalah tim yang disampaikan Menteri Kesehatan. “Terutama untuk mencari faktor dari sisi kesehatan, beban kerjanya yang berat itu,” terangnya.

Hal lainnya yang perlu dilakukan, lanjut Moeldoko, adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja KPU sampai ke jajaran terbawah di Pemilu berikutnya. 

Moeldoko juga menyinggung masukan dari Ikatan Dokter Indonesia yang menurutnya bagus yaitu melihat resiko pekerjaan. “Kita harus pikirkan bagaimaan resiko pekerjaan, apakah pekerjaannya terlalu berlebihan? Hal-hal inilah yang perlu dipikirkan untuk diperbaiki ke depan, beban kerja yang semakin proporsional dengan jam kerja,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim mengatakan, hingga kini ada 485 pahlawan demokrasi yang meninggal dan 10 .997 yang sakit. Kepada mereka, KPU telah memberikan uang santunan yang besarnya bervariasi.

Arif mengaku, dalam perekrutan petugas KPPS sebelumnya agak longgar. Mereka hanya diminta untuk menyertakan keterangan sehat dan belum diasuransikan. 

Lebih lanjut ia meminta ada evaluasi dan ke depannya, masalah rekruitmen petugas diperbaiki. Terutama menyangkut kondisi kesehatan dan batasan usia. “Kami mengusulkan ini diperbaiki,” tegasnya.

Seementara itu, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengatakan, jika dari jumlah korban meninggal, 39% meninggal di rumah sakit, sisanya meninggal di rumah sebanyak 61%. 

“Mereka yang meninggal sekitar 58 persen berusia di atas 60 hingga 70 tahun. 51 persen dikarenakan jantung, cardiovasculer,” terangnya.

Untuk meneliti korban yang meninggal di luar rumah sakit, lanjut Nila, pihaknya akan bekerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan IDI untuk meneliti. 

Terhadap mereka ini, lanjut Nila, akan dilakukan autopsi verbal. Tim akan menanyakan riwayat sakit kepada keluarga dan orang-orang sekitarnya. “Tingkat ketepatannya bisa sampai 80 persen,” ujarnya.

Hadir dalam rapat yang dipimpin Moeldoko diantaranya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Sekretaris Jenderal KPU Arif Rahman Hakim dan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia dan lainnya. (her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda