sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Agraria

LARAS JATENG

Laras Jatim

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Diduga Jadi Bancakan, Proyek Rabat Beton Ngadirejo Tak Sesuai RABDes


Malang, Laras Post - Besarnya kucuran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program Dana Desa (DD) yang secara langsung disalurkan ke setiap pedesaan seluruh Indonesia perlu pengawasan intensif dari semua pihak.

Hal itu dikhawatirkan dijadikan ajang bancakan oleh oknum-oknum yang memiliki keinginan untuk memperkaya diri sendiri.

Salah satu contoh pembangunan proyek rabat beton di Desa Ngadirejo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang dengan menggunakan anggaran Desa tahap pertama tahun 2019 saat ini banyak menuai kecaman warga sekitar.

Warga menyoal pengerjaan proyek rabat beton tersebut dirasa tak sesuai dengan RABDes (Rencana Anggaran Belanja Desa). 

Dari hasil investigasi dan pantauan wartawan laraspostonline.com wilayah Malang bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Satya Galang Indonesia (LSM SGI) bahwa proyek rabat beton yang direncanakan menelan dana sebesar Rp.178.311.500 (Seratus Tujuh Puluh Delapan Tiga Ratus Sebelas Libu lima Ratus Rupiah) dari pencairan Dana Desa tahap awal sebesar 20% sudah dilaporkan melalui Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Pembangunan proyek rabat beton yang semestinya berukuran panjang 1250 meter serta lebar sisi kanan 50 cm X sisi kiri 50 cm dan ketebalan 12 cm adalah suatu program yang seharusnya dikerjakan melalui padat karya, namun  justru dikerjakan secara asal-asalan dengan cara ditenderkan pihak kontraktor.

Rohman Amin,S.Sos selaku Kades Ngadirejo saat dikonfirmasi awak media  menjelaskan, bahwa pembangunan proyek rabat beton tersebut memang masih belum selesai. "Saya mengakui kalau pengerjaan tersebut memang telah menyimpang dari aturan RABDes yang sudah kami buat,” terang Kades di kediamannya.

Disinggung terkait pelaksanaan pengecoran jalan yang tidak beri kayu papan untuk begesting hanya tanah bekas galian sebagai pembatas cor beton supaya tidak meluber. Begitu pun dengan kedalaman serta lebar galian yang seharusnya ketebalan 12 cm X lebar 50 cm, namun fakta di lapangan ada yang hanya sedalam 5 cm. 

Tak hanya itu, cara pengerjaannya dengan cara order adonan cor kesalah satu PT ternama dikawasan Kabupaten Malang yang mutu kwalitasnya belum tentu terjamin. 

Menyikapi terkait adanya dugaan mark-up Anggaran Dana Desa tahun 2019, Koko Ramadhan selaku Presiden Direktur LSM SGI melayangkan surat sebagai bentuk laporan resmi ke pihak Aparat Hukum karena bentuk pelanggaran yang sudah dilakukan Rohman Amin sudah dibatas wajar.

Kades dalam laporan pertanggungjawaban diduga fiktif, seperti halnya terkait tidak ada begesting, minyak, semen 648 sak serta ongkos harian pekerja selama 642 hari dan tukang 385 hari yang masih belum terbayar lunas.

Adapun pelanggarannya, Koko menyebutkan tak hanya itu saja, mengenai adanya TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang dibentuk  juga tak didasari Surat Keputusan (SK), semuanya juga masih belum terkoordinir sehingga menambah semerawutnya proyek tersebut.  "Dan banyak warga menyampaikan ke saya dengan adanya persoalan lainnya selama Rohman Amin menjabat, tentunya semua hal itu akan kami tindak lanjuti secara hukum karena bukti-bukti yang kami peroleh sangat kuat,” tandad Koko.(gus) 

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda