sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

» » Genjot Ekspor, Kemendag Kejar Penuntasan 11 Perjanjian Dagang

Jakarta, Laras Post – Kementerian  Perdagangan  terus  berupaya  meningkatkan  ekspor produk Indonesia ke pasar internasional, salah satunya melalui penyelesaian perjanjian dagang dengan negara mitra. Hingga 2020, Kementerian Perdagangan menargetkan penyelesaian 11 perjanjian dagang, baik bilateral maupun multilaral.

“Indonesia harus menyelesaikan 11 perjanjian dagang, baik bilateral dan multilateral terutama dengan pertemuan tingkat menteri," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih di Jakarta, pada Selasa (2/7/2019).

Karyanto menyampaikan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dan jajaran kementerian yang dipimpinnya  tengah  memfinalisasi  perjanjian  Regional  Comprehensive  Economic  Partnership (RCEP) ASEAN dan enam perjanjian bilateral dengan negara yaitu Uni Eropa, Mozambik, Tunisia, Maroko, Turki, serta Mesir. Gencarnya Indonesia melakukan perjanjian dagang dengan banyak negara merupakan bagian dari menyiasati celah meningkatkan ekspor di tengah perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Sejalan dengan langkah tersebut, Kemendag juga berusaha membuka pasar tujuan ekspor baru di kelompok negara Afrika bagian selatan yang tergabung dalam Southern African Customs Union (SACU),  Afrika  bagian  Barat  (Economic  Community  of  West  African  States/ECOWAS),  negara- negara Eurasia, serta negara di kawasan Amerika Latin. Selain itu, Indonesia aktif di dalam pertemuan organisasi internasional seperti ASEAN, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), APEC, G20, dan G33.

“Kebijakan  Kemendag  meningkatkan  kerja  sama  dengan  sejumlah  negara  merupakan  upaya dalam membuka peluang ekspor dan dapat mengatasi melambatnya ekspor Indonesia. Sekaligus, langkah membuka pasar baru untuk mendongkrak neraca perdagangan,” ujar Karyanto.

Berbagai agenda kenegaraan ini membuat Kemendag meminta penyesuaian agenda pemanggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Enggartiasto Lukita. “Mendag berkomitmen terhadap  supremasi hukum dan menyampaikan apresiasi terhadap  pemanggilan tersebut. Namun, karena padatnya agenda di luar negeri Mendag berhalangan menghadiri undangan,” pungkas Karyanto. (her, sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda