sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Agraria

LARAS JATENG

Laras Jatim

LARAS JABAR

Seni Budaya dan Hiburan

Bisnis

Pernak Pernik

Olah Raga

» » Proses PPDB SMAN 1 Tumpang Diduga Lakukan Pungli

Presdir LSM SGI, Koko Ramadhan.
Malang, Laras Post - Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Telah Merilis Juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMA,SMK dan PK-PLK Negeri tahun pelajaran 2019-2020. 

Hal itu diharapkan dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPDB yang juga mengacu kepada standar pengelolaan pendidikan dan Permendikbud nomor 51 tahun 2018.

Sementara Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa telah mengeluarkan program Gratis Berkwalitas (Tistas). Program Tistas tersebut terdapat poin-poin diantaranya, mulai tahun ajaran baru 2019 siswa SMA dan SMK Negeri se Jatim digratiskan uang SPP pada setiap bulannya dan bagi siswa baru SMA dan SMK Negeri mendapatkan dua setel seragam secara gratis.

Namun faktanya hal itu terbalik apa yang telah terjadi pada proses PPDB SMA 1 Negeri Tumpang Kabupaten Malang. Pihak sekolah diduga merugikan para orang tua calon peserta didik. Pasalnya, pihak sekolah SMA 1 Negeri Tumpang telah menentukan total biaya PPDB Rp. 4.683.500 yang terdiri dari uang SPP dan kegiatan siswa selama 1 tahun sebesar Rp. 833.500,-, uang seragam Rp.850.000,- serta uang gedung Rp.3.000.000,-

Bukti uang pendaftaran.

Kwitansi seragam.
Salah satu orang tua calon siswa PPDB saat dikonfirmasi laraspostonline.com mengatakan, untuk uang seragam dan uang SPP telah dibayar. “Sedangkan untuk uang gedung saya minta waktu ke pihak sekolah utuk melunasinya," katanya. 

Saat hendak dikonfirmasi awak media, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tumpang, Edy Parlindungan tak dapat ditemu di kantornya.

Pada kesempatan terpisah, Presdir LSM Satya Galang Indonesia (SGI), Koko Ramadhan,S.Sos saat diminta pendapatnya terkait PPDB SMA Negeri 1 Tumpang mengatakan, terkait penarikan yang dilakukan pihak sekolah sangat bertentangan dengan program Gubernur Jatim dan Pemerintah Pusat wajib belajar 12 tahun. “Apalagi DAK 2019 bidang pendidikan sangatlah besar,” ujarnya.

Koko juga menyebutkan dirinya akan membuat somasi terkait kejadian di SMA Negeri 1 Tumpang. “Karena hal tersebut sudah mengandung unsur pidana yaitu adanya dugaan praktek pungutan liar yang tidak berlandaskan hokum,” tandas Koko saat ditemui Laras Post, di kantornya, Jumat (5/7/19). (gus)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda