sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

» » Jelang Rekapitulasi Suara Sah Nasional, Tujuh Komisioner KPU RI Diadukan ke DKPP


Jakarta, Laras Post - Salah seorang perwakilan masyarakat mengajukan  laporan kepada DKPP terkait dugaan pelanggaran etik Tujuh Komisioner KPU RI. 

Hal tersebut berkaitan dengan dilaksanaannya Penetapan Kursi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di beberapa dapil yang sebelumnya melakukan gugatan PHPU di Mahkamah Konstitusi.

Antoni sebagai pelapor mengatakan, bahwa KPU RI telah melakukan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu dengan melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Antoni mengungkapkan bahwa terlapor telah melanggar Pasal 4 Huruf (d) dan Pasal 2 Huruf (d) Mengenai jenjang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, yang tertuang dalam Peraturan KPU No 4 tahun 2019.

Terlapor juga melannggar Peraturan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia NO 2 TAHUN 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (4), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6 Ayat (3) huruf a; c; f, Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 huruf c, Pasal 9 huruf d, Pasal 11 huruf a, b; c, dan d, Pasal 12 huruf d dan e, Pasal 15 huruf f dan h, Pasal 16 huruf a; b; dan e, Pasal 19 huruf a. 

Bahwa pelaksanaan Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara oleh KPUD yang dilanjutkan Penetapan Perolehan Kursi dan Penetapan Anggota DPRD terpilih diduga melanggar ketentuan Penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Ketentuan pada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 PKPU No.4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

Sebagaimana ketentuan tersebut mengatur mengenai tahapan Rekapitulasi Berjenjang.

Terkait dengan hal tersebut, KPU RI telah melanggar aturannya sendiri terkait jenjang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. 

Dimana hasil rekapitulasi nasional belum di tetapkan oleh KPU RI pasca terjadinya PHPU di Mahkamah Konstitusi. Namun disisi lain, telah terjadi penetapan Kursi dan Anggota Dewan terpilih di beberapa dapil yang diperintahkan untuk melaksanakan PSSU (Penghitungan Surat Suara Ulang). 

Ada 3 asas dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu Suara, Kursi dan Anggota Dewan Terpilih (orang). "Bagaimana mungkin rekapitulasi nasionalnya saja baru ditetapkan pada tanggal 31 besok, tetapi sudah ada penetapan jumlah kursi dan anggota dewan terpilih," ucap Antoni.

Harusnya alur dan jenjangnya adalah Penetapan Rekapitulasi Nasional oleh KPU RI  terlebih dahulu baru setelah itu baru KPUD melaksanakan penetapan jumlah kursi dan anggota terpilihnya. Ini membuktikan bahwa KPU RI telah melanggar aturan mereka sendiri dan juga membiarkan KPUD melakukan penetapan yang sebenarnya hal tersebut menyalahi aturan. 

Oleh karena itu, Antoni meminta kepada DKPP untuk memeriksa Komisioner KPU RI dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yakni, Peraturan  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia No 2 TAHUN 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.(maslim)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda