sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

» » Klausul Baku Rugikan Konsumen, Kemendag akan Tindak Tegas Pelaku Usaha Jasa Parkir

Direktur Jenderal PKTN, Veri Anggrijono saat memberikan keterangan pers usai Sosialisasi dan Ekspos Hasil Pengawasan Jasa Parkir di Jakarta, Senin (2/9/19).
Jakarta, Laras Post - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) akan menindak tegas para penyedia jasa parkir yang diduga melakukan pelanggaran aspek operasional, seperti pencantuman klausul baku.

Direktur Jenderal PKTN, Veri Anggrijono mengatakan, petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa Ditjen PKTN telah melakukan pengawasan secara berkala ke beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan.

“Hasil pengawasan layanan jasa perparkiran banyak sekali ditemukan dugaan pelanggaran pencantuman klausul baku terkait aspek operasional. Jika terbukti melanggar, akan kami tindak tegas," ujar Veri saat melakukan Sosialisasi dan Ekspos Hasil Pengawasan Jasa Parkir di Gedung Utama Kemendag, Jakarta, Senin (2/9/19).

Tak hanya itu Veri menerangkan, Dirjen PKTN juga dalam waktu dekat akan melakukan uji tera pada mesin dispenser parkir. "Seperti yang dilakukan di SPBU, pada mesin dispenser parkir juga akan dilakukan uji tera oleh  Direktorat Metrologi Kemendag," ujar Veri.

Contoh klausul baku yang melanggar hak konsumen.
Veri menyebut saat ini pihaknya hanya melakukan pembinaan dan peneguran terhadap perusahaan jasa parkir yang dianggap melanggar. “Namun waktu pembinaan ini tak akan lama, bila waktu pembinaan dirasa cukup kami akan melakukan penindakan terhadap perusahaan jasa parkir yang melanggar itu,” ucapnya.

Klausul baku merupakan aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen maupun perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Definisi ini berdasarkan  Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Aspek operasional yang dianggap melanggar, lanjut Veri, seperti klausul yang berbunyi ‘Kerusakan atas kendaraan yang diparkirkan dan kehilangan atas barang-barang di dalam kendaraan merupakan tanggung jawab pengguna kendaraan. “Hal itu biasa tertera pada tiket atupun karcis parkir, spanduk, dan papan informasi maupun pengumuman di area perparkiran,” terangnya.

Menurut Veri, pencantuman klausul tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. “Dalam aturan itu disebutkan pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,” jelasnya.

Kepada penyedia jasa perparkiran yang diduga melakukan pelanggaran, telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengamanan terhadap dispenser tiket/karcis, spanduk, dan lain-lain.

“Pelanggaran terhadap pencantuman klausul baku dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah),” ungkap Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Kemendag Ojak Simon Manurung. 

Adapun tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 69 tahun 2018 tentang Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa, Ditjen PKTN akan memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha jasa perparkiran terkait dugaan pelanggaran pencantuman klausul baku. 

Selain itu, Ditjen PKTN juga mengimbau kepada penyedia jasa perpakiran untuk beritikad baik dan berkomitmen dalam melakukan perbaikan pencantuman klausul baku dan menyosialisasikan hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa.

Veri  melanjutkan,  pengawasan  terhadap  jasa  pelayanan  perparkiran  akan  terus  dilakukan  di seluruh wilayah Indonesia. Apabila di kemudian hari ditemukan pelaku usaha jasa perparkiran melakukan  pencantuman  klausul  baku  yang  dilarang  berdasarkan  Pasal  18  ayat  (1)  Undang- Undang No. 8 tahun  1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka akan ditindak tegas sesuai hukum  yang  berlaku.  

Hal  ini  dilakukan  melindungi  konsumen  Indonesia  dan  mewujudkan ketertiban pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang layanan jasa perparkiran.

Selain itu, pengawasan jasa layanan perparkiran juga meliputi pengawasan terhadap tera dan tera ulang yang terdapat pada alat dan mesin parkir. Ini sesuai Permendag Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

Sosialisasi hari ini dilakukan sebagai bentuk publikasi kegiatan pengawasan yang telah dilakukan. 

"Tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat atas dugaan pelanggaran pencantuman klausul baku pada layanan jasa perparkiran. Ini juga merupakan bukti bahwa Kemendag terus berupaya melindungi konsumen Indonesia, bukan hanya di bidang perdagangan barang, tapi juga di bidang layanan jasa," pungkas Veri.

Kegiatan pengawasan jasa perparkiran awalnya dimulai dengan pemetaan objek pengawasan jasa, yakni jasa perparkiran. Kemudian pada 16 November 2018, Ditjen PKTN berkomitmen akan melakukan pengawasan sektor jasa perparkiran ini, khususnya terkait aspek legalitas dan aspek operasional, berdasarkan petunjuk teknis pengawasan terhadap jasa perparkiran yang telah disiapkan.(sg, wan)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda