sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

» » Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Blitar Segera Cek Bangunan Dana Desa Sukorame

Kades Sukorame.
Blitar, Laras Post - Terkait pemberitaan tentang pembangunan sarana umum yang menggunakan dana desa di lahan pribadi oleh salah satu Kepala Desa di Blitar, kini mendapat perhatian Dinas terkait.

Adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blitar saat ini mulai memberikan perhatian pada masalah tersebut.

Kabid Pemerintah Desa, Dinas PMD, Kabupaten Blitar, Dwi 
mengatakan, bahwa sebelumnya dirinya tak mengetahui perihal permasalahan yang terjadi di Desa Sukorame. "Terus terang saya baru mendengar dan membaca dari berita yang diunggah Laras Post online," ucapnya.

Dwi mengungkapkan, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat untuk mengecek dan melihat sejauh mana kebenaran berita tersebut.

"Dalam waktu dekat, kami akan berkoordinasi dengan pihak Inspektorat untuk mengecek langsung ke Desa Sukorame atas berita yang beredar. Kalau memang terjadi pelanggaran secara administrasi ataupun hukum akan diserahkan sesuai aturan yang berlaku," terangnya.

Namun menurutnya, tidak boleh tanah pribadi dibangun fasilitas umum dengan menggunakan dana desa. 

"Harus ada proses penyerahan dari hak pribadi kepada desa sehingga bisa menjadi aset desa dulu baru dibangun sarana umum dengan anggaran dana desa," terang Dwi.

Harusnya ada mekanisme yang jelas, lanjut Dwi, dalam hal penyaluran dana desa. "Juga aturan yang membolehkan dana desa dipergunakan, termasuk tanah yang didirikan bangunan adalah aset desa," katanya.

Sementara, Bagian Hukum Sekretariat Pemkab Blitar, Agus menyampaikan, berdasarkan aturan yang berlkau tanah atau aset yang boleh didirikan bangunan fasilitas umum adalah aset desa. "Hal ini jelas diatur dalam peraturan. Tidak boleh tanah pribadi di atasnya didirikan bangunan dengan anggaran dana desa," tegas Agus.

Agus juga mempertanyakan apa benar desa sudah tak memiliki aset desa yang bisa dibangun fasilitas umum dengan anggaran desa. "Kok ini malah dibangun di lahan pribadi Kepala desa. Kok bisa Kepala Desa membangun fasilitas umum dengan biaya dana desa di atas tanah pribadinya," tanyanya heran.

Untuk itu, Agus berpendapat mestinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secepatnya bekoordinasi dengan pihak terkait mengecek langsung kebenarannya. "Dan memberikan pembinaan kepada desa yang melanggar aturan," pungkasnya. (atok)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda