sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

» » Kemendag Amankan 551 Bal Pakaian Bekas Impor

Direktur Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono memberikan keterangan pers saat mengamankan pakaian bekas impor
Bandung, Laras Post – Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan mengamankan 551 bal pakaian bekas impor yang akan dijual kepada konsumen, di wilayah kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/9/2019). Nilai dari pakaian bekas yang diamankan itu, ditaksir mencapai Rp4—5 miliar. 

Direktur Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono, pengamanan  ini merupakan respons  atas informasi masyarakat terkait maraknya perdagangan pakaian bekas yang diduga mengandung banyak bibit penyakit dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Menurut  Veri, pakaian  bekas impor ini masuk  melalui pelabuhan  tikus  yang banyak  tersebar di wilayah Indonesia antara lain Sumatra, Tembilahan, Riau, dan beredar sampai ke Pulau Jawa melalui jalur darat.

"Kementerian Perdagangan akan melakukan penindakan tegas terhadap setiap pelaku usaha yang mengimpor pakaian bekas yang secara nyata telah dilarang berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas,” tegas Veri.

Apabila pelaku usaha menjual pakaian bekas impor, maka pelaku usaha tersebut dapat diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dimana pada Pasal 8 ayat (2) UUPK, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Sedangkan pada UU Perdagangan, pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36, dan Pasal 47 ayat (1), yang menyebutkan pemerintah menetapkan larangan perdagangan pakaian bekas  impor  untuk  kepentingan nasional  dengan  alasan  melindungi  kesehatan  dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Selain itu, dalam importasi barang, setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.

Lebih lanjut Kementerian Perdagangan mengimbau masyarakat sebagai konsumen untuk teliti dan cerdas dalam mengonsumsi produk sandang, terutama terkait aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan (K3L). 

Mikroorganisme pathogen yang terdapat dalam pakaian bekas dapat menimbulkan berbagai penyakit karena pakaian langsung bersentuhan dengan tubuh dan dipakai oleh konsumen dalam rentang waktu yang cukup lama. Selain itu, pelarangan impor poduk pakaian bekas impor bertujuan melindungi industri pakaian jadi dalam negeri.

Veri  juga  menjelaskan,  pada  dasarnya  konsumen  memiliki  pilihan  untuk  menggunakan  produk pakaian baru yang lebih bermutu dengan harga yang lebih terjangkau. "Untuk itu, kami mengimbau agar konsumen menggunakan produk dalam negeri dalam upaya menjaga harkat dan martabat bangsa," tandasnya.

Berkenaan  tindak  lanjut  hasil  pengamanan  ini,  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  3  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, maka akan diberikan sanksi administasi (penarikan barang, pemusnahan, pembekuan pencabutan izin) dan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. (her, sg, wan)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda