sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukrim

Peristiwa

Laras Jatim

Agraria

LARAS JATENG

Olah Raga

LARAS JABAR

Bisnis

Pernak Pernik

» » Perkuat Integrasi Ekonomi, Menteri ASEAN Sepakat Manfaatkan Digitalisasi Perdagangan dan Teknologi Industri 4.0

Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menghadiri Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) ke-51 dan Pertemuan Terkait lainnya yang secara resmi dibuka oleh Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha di Bangkok, Thailand, Jumat (6/9/2019)
Jakarta, Laras Post – Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita mengungkapkan, para Menteri Ekonomi ASEAN sepakat memanfaatkan digitalisasi perdagangan dan teknologi industry 4.0. Kesepakatan ini dicapai dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) ke-51 di Bangkok, Thailand, Jumat (6/9/2019). 

Pertemuan AEM ke-51 merupakan  bagian  dari  rangkaian  51st   AEM  Meeting  and  Related  Meetings  yang berlangsung dari 5 hingga 10 September 2019.

"Kesepakatan yang dicapai para Menteri Ekonomi ASEAN memanfaatkan digitalisasi perdagangan dan teknologi industri 4.0, dimaksudkan untuk memperkuat integrasi ekonomi," jelas Mendag, dalam siaran pers yang diterima Laras Post, pada Jumat (6/9/2019) di jakarta.

Mendag menjelaskan, kesepakatan ini dijalankan dengan mengadopsi empat prioritas capaian ASEAN yang bertujuan mendukung kesiapan negara anggota ASEAN menghadapi era revolusi industri 4.0. Keempat prioritas tersebut yaitu ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP), Guideline  on  Skilled  Labour/Professional  Services  Development  in  Response  to  The  Fourth Industrial Revolution (4IR), ASEAN Declaration on Industrial Transformation to Industry 4.0, dan Policy Guideline on Digitalisation of ASEAN Micro Enterprises.

“Saya sangat mengapresiasi pengadopsian keempat dokumen tersebut. Ini menunjukkan semakin berkembangnya arah kerja sama regional ASEAN,” ujar Mendag.

Selain itu, lanjut Mendag, juga menunjukkan upaya ASEAN beradaptasi  dengan kebutuhan zaman guna mempersiapkan kapasitas sumber daya manusia, industri, serta usaha kecil dan menengah (UKM) agar siap dan tanggap dalam menghadapi tantangan di era perdagangan digital.

Pada   pertemuan   tersebut,   para   Menteri   juga   mengaji   kembali   implementasi   Cetak   Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC Blueprint) 2025, termasuk capaian atas 13 hasil ekonomi prioritas di bawah kepemimpinan Thailand  di ASEAN pada 2019, serta sejumlah hubungan ekonomi eksternal ASEAN.

Pertemuan AEM-AFTA Council dan AEM-AIA Council

Sebelumnya, Mendag RI bersama para Menteri Ekonomi ASEAN juga telah mengawali rangkaian Pertemuan AEM ke-51 dengan menghadiri agenda Pertemuan ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council ke-33 dan Pertemuan ASEAN Investment Area (AIA) Council ke-22 pada hari yang sama.

Pada Pertemuan AFTA Council ke-33, Mendag mengungkapkan para Menteri ASEAN kembali membahas perkembangan liberalisasi perdagangan barang di ASEAN serta berbagai kondisi yang menjadi tantangan selama ini.

Mendag mengungkapkan, kali ini ada dua hal yang menjadi perhatian utama Indonesia dalam pertemuan Menteri AFTA. Pertama, yaitu terkait transposisi pos tarif Vietnam untuk produk kendaraan terurai (completely knocked down/CKD) yang dinilai tidak transparan. Kedua, isu lama mengenai pos tarif minuman beralkohol Indonesia yang masih masuk dalam General Exception List (GEL).

Menteri AFTA dari Indonesia, Kamboja, Vietnam, dan Singapura mendesak Menteri AFTA Vietnam untuk memastikan bahwa tarif setiap komponen pembentuk CKD adalah 0 persen. Seharusnya Vietnam  menginfokan  nilai  tarif untuk produk CKD  sebesar  0 persen. Namun  Vietnam  malah menghapus tarif untuk produk CKD dan penetapan pos tarifnya didasarkan bukan pada kesatuan produk utuhnya, melainkan per komponen. “Akibatnya, proses mendapatkan tarif preferensi ekspor CKD dibebani dengan penyiapan dokumen preferensi per komponen CKD,” terang Mendag.

Mendag menjelaskan, Menteri AFTA  dari keempat negara tersebut sepakat meminta Menteri AFTA Vietnam agar memberikan solusi transparansi atas dampak dihapuskannya pos tarif CKD tersebut dalam transposisi tariff reduction schedule (TRS) atas tarif ASEAN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature/AHTN) 2012 ke AHTN 2017.

“Pertemuan AFTA Council menyetujui mencoba menyelesaikan permasalahan ini yaitu melalui side letter (surat keputusan bersama) oleh Vietnam. Namun, Indonesia menegaskan bahwa side letter tersebut harus dibuat sedemikian rupa, sehingga dapat menjadi panduan bagi petugas bea cukai ASEAN di lapangan,” lanjut Mendag.

Sementara  itu, terkait  dengan  pos  tarif  minuman  beralkohol,  Mendag  mengungkapkan  masih kesulitan mengeluarkannya dari dalam daftar produk yang dikecualikan (General Exception List/GEL) dari pengenaan tarif preferensi, meskipun isu ini telah lama dibicarakan. Hal ini dikarenakan isu minuman beralkohol merupakan isu sensitif dalam negeri Indonesia. Posisi Indonesia tersebut juga didukung Menteri AFTA Malaysia.

Negara-negara ASEAN  juga telah mendesak Indonesia dan Malaysia menuntaskan masalah ini dalam perundingan ATIGA sejak 2007. Meskipun demikian, para Menteri AFTA Council sepakat perlu dicari jalan keluar yang jelas atas isu berkepanjangan yang ada di ASEAN, agar kredibilitas ASEAN di mata dunia dapat terjaga.

Sedangkan  pada  pertemuan  AIA  Council, para Menteri fokus  membahas  perkembangan  kerja sama investasi di ASEAN. Sejumlah negara ASEAN termasuk Indonesia telah melakukan sejumlah upaya reformasi kebijakan investasi yang diharapkan dapat menarik sejumlah investasi asing (foreign direct  investment/FDI) ke wilayah ASEAN. 

Para menteri juga membahas penyelesaian ratifikasi  sejumlah  protokol  untuk  mengubah  ASEAN  Comprehensive  Investment  Agreement (ACIA) yang mengatur ketentuan mengenai perkembangan promosi, fasilitasi, dan perlindungan investasi di kawasan ASEAN. (her, sg, wan)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda