sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

» » KPAD Pos Pengumben Ditertibkan, Kodam Jaya Siapkan Rumah Pengganti di Cijantung

Kasdam Jaya Brigjen TNI M. Saleh Mustafa (tengah)  bersama Kakumdam Jaya Kolonel TNI Anggiat L. Toruan (kanan)  dan Aslog Kodam Jaya Kolonel TNI Bimo, saat jumpa pers di Media Center Kodam Jaya, Jakarta, Jumat (22/11/2019).


Jakarta, Laras Post - Kodam Jaya telah menyiapkan rumah dinas di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, untuk keluarga TNI AD yang rumah dinasnya  di Pos Pengumben, Sukabumi Ilir, Jakarta Barat, ditertibkan.

Demikian ditegaskan Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya Brigjen TNI M. Saleh Mustafa saat jumpa pers di Media Center Kodam Jaya, Cawang, Jakarta Timur,  Jumat (22/11/2019).

Kasdam Jaya Brigjen TNI Saleh Mustafa yang didampingi Asisten Logistik Kodam Jaya Kolonel TNI Bimo dan Kepala Hukum Kodam Jaya Kolonel TNI Anggiat L Toruan, mengungkapkan bahwa rumah dinas yang disediakan sebanyak 280.

Terkait relokasi di Kompleks Perumahan TNI Angkatan Darat (KPAD), Kasdam menyebutkan hal tersebut dilakukan lantaran tanah yang dijadikan perumahan (KPAD) di kawasan Pos Pengumben, bukan milik TNI AD (Kodam Jaya).

Ditambahkannya, berdasarkan kasasi di Mahkamah Agung, tanah yang ditempati untuk perumahan keluarga TNI AD itu milik orang lain.

Hal itu juga ditegaskan Kepala Hukum Kodam Jaya Kolonel TNI Anggiat L Toruan, yang menyatakan bahwa keputusan itu sudah inkrah berkekuatan hukum tetap.

Dia pun membantah informasi yang berkembang bahwa tanah tersebut milik Pertamina.

"Dalam kasasi tersebut tak ada disebut nama Pertamina," terang perwirah menengah TNI itu.


Kasdam mengakui pihak Pertamina memang awalnya ingin membeli tanah tersebut. Namun lantaran kesulitan keuangan,  Pertamina urung memiliki tanah tersebut. Akhirnya, sambungnya, tanah tersebut dikelola oleh PT ICA.

Dia mengungkapkan, akibat adanya kesimpangsiuran terkait kepemilikan tanah tersebut, dimanfaatkan seorang oknum karyawan Pertamina untuk memperkeruh keadaan.

Oknum tersebut, urainya, diduga telah menjanjikan kepada penghuni perumahan untuk dibuatkan sertifikat kepemilikan rumah. "Oknum ini telah mengadu domba," tegasnya.

Hal itu pula, paparnya, yang membuat penertiban mengalami sedikit kendala. Ditegaskannya, penertiban yang dilakukan resmi oleh institusi (TNI AD), bukan oleh oknum.

"Penertiban tersebut dilakukan oleh satgas lengkap, ada dari aspek hukum,  transportasi, keuangan. Jadi terkoordinasi dengan baik. Jadi yang kita lakukan penertiban, bukan penggusuran. Sudah ada SOP nya," cetusnya.

Dalam penertiban tersebut, tuturnya, juga dilakukan terhadap penyalahgunaan kompleks militer untuk tempat peredaran narkoba, tindak kriminal. "Jadi jangan sampai kompleks militer disalahgunakan," tandasnya.

Aslog Kodam Jaya Kolonel TNI Bimo memaparkan bahwa pihaknya membantu warga dalam proses relokasi itu.

"Kita bantu proses relokasi mereka. Kita bantu angkut barang mereka ke tempat yang baru," jelasnya.

Dia berharap proses relokasi audah selesai pada Desember 2019 mendatang. (wan/egi)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda