sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

» » Mahasiswa Anti Korupsi Lakukan Orasi di KPK

Salah satu peserta orasi saat menyerahkan tuntutan Mahasiswa Anti Korupsi kepada perwakilan KPK.
Jakarta, Laras Post - Terkait dengan proses pengesahan RAPBD Perubahan 2020 Kota Tangerang Selatan yang dilakukan Abdul Rosyid selaku Ketua DPRD Kota Tengerang Selatan Fraksi Golkar dianggap menyalahi aturan.

Hal itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2020 dan Pasal 21 PP 54 tahun 2017 Tentang BUMD Penyertaan Modal Daerah yang harus ditetapkan dengan Perda, maka Mahasiswa Anti Korupsi mengecam keras atas tindakan tersebut.

Saat ini, Mahasiswa Anti Korupsi melaksanakan aksi damai agar Abdul Rosyid Ketua DPRD Kota Tengerang Selatan dipecat sebagai Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan dan dari anggota kepartaiannya di bawah pimpinan pusat Airlangga Hartato.

Para mahasiswa dalam orasinya itu mengimbau agar Airlangga Hartato selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar jangan sampai mengabaikan persoalan ini. 

"Dikarenakan isu yang berkembang di masyarakat bisa membenarkan Partai Golkar adalah tempat berlindungnya para koruptor," ucap salah satu peserta orasi.

Untuk itu segera lakukan pemeriksaan terhadap Abdul Rosyid oleh lembaga KPK serta pemecatan oleh MENDAGRI dan Airlangga Hartato selaku Ketua Umum DPP Partai Golkar dari jabatannya sebagai sekretaris Partai Golkar Kota Tangerang Selatan yang telah mencederai aturan hukum yang berlaku demi keberlangsungan kinerja DPRD Kota Tangerang Selatan.

"Kami juga kecewa dengan sikap Abdul Rosyid sebagai Ketua DPRD yang sangat otoriter yang dimana dalam menentukan kebijakan APBD memutuskan secara sepihak dan tidak melalui mekanisme yang berlaku. Yang artinya ada indikasi Abdul Rosyid untuk melakukan penyelewengan tindak pidana korupsi dalam menentukan APBD," tandasnya.

Kami menyatakan bahwa tindakan Abdul Rosyid sudah melewati batas, keterlaluan dan melawan undang-undang !

Tuntutan Mahasiswa Anti Korupsi antara lain,
1. Meminta KPK untuk segera memanggil dan memeriksa Abdul Rosyid Selaku Ketua DPRD Kota Tanggerang Selatan yang telah menabrak Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 Kota Tanggerang Selatan
2. Mendesak MENDAGRI Tito Karnavian untuk Bertindak Tegas Terhadap Abdul Rosyid Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Pelaku Pelanggaran Permendagri No 33 Tahun 2019
3. Meminta Airlangga Hartato Membuktikan Partai Golkar Partai Anti Korupsi dengan segera memecat Ketua DPRD Partai Golkar  Abdul Rosyid dari Jabatan Sekretaris Partai Golkar Kota Tanggerang Selatan.(jim)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda