sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

» » MK Tolak Permohonan Uji Materi UU tentang Advokat

Advokat Senior Petrus Bala Pattyona, dalam hal ini selaku Koordinator Pihak Terkait KAI pimpinan Siti Jamailah Lubis, foto bersama sejumlah advokat 
Jakarta, Laras Post – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan para pemohon uji materi Undang Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Mengadili, dalam provisi, menolak permohon provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan, menolak permohon para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar Putusan MK No. 35/PUU-XVI/2018 di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Dalam putusan yang dibacakan secara bergantian, 9 hakim  MK  dalam pertimbangannya menyatakan, apa yang dimohonkan oleh pemohon bukan masalah konstitusional, tetapi merupakan kasus-kasus dalam dinamika berorganisasi dan konsekuensi logis terwujudnya Pasal 28 Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mengamanatkan, bahwa Organisasi Advokat dibentuk oleh Para Anggota dalam suatu Munas.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada persoalan konstitusional terhadap padal-pasal yang diuji Para Pemohon, maka penegasan dan pendirian Mahkamah sudah menjadi rujukan bahwa persoalan yang berkaitan dengan konstitusional organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam UU Advokat,  dipandang telah selesai sehingga tidak relevan untuk dipersoalkan. 

“Permasalahan-permasalahan Organisasi Advokat secara faktual saat ini hanya berkenan dengan kasus-kasus konkret yang bukan merupakan wewenang Mahkamah,” ujar majelis hakim konstitusi.

Advokat senior, Petrus Bala Pattyona, dalam hal ini selaku Koordinator Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia (KAI) pimpinan Siti Jamailah Lubis mengatakan, putusan Pengujian UU Advokat Nomor 35/PUU-XVII/2018 merupakan putusan MK ke 23 terhadap UU Advokat.

“Selama beberapa Pengujian saya selalu hadir sebagai Pihak Terkait, yang dalam berbagai putusan yang selalu menolak permohonan sehingga saya selalu menang,” tegasnya, usai sidang pembacaan putusan.

Sebelumnya, pemohn yang terdiri dari; Bahrul Ilmi Yakop, H Shalih Mangara Sitompul, Gunadi Handoko, Reynaldo Batubara, Ismail Ng, dan Iwan Kurniawan, mengajukan permohonan uji materi atas sejumlah pasal UU Advokat.

Dalam Permohonan Para Pemohon menguji sejumlah pasal dalam UU Advokat, diantaranya terkait 8 kewenangan yaitu, perekrutan advokat, pendidikan, pengujian, pelantikan, pengusulan penyumpahan ke Pengadilan Tinggi, pengaturan Kode Etik dan Sanksi Kode Etik. 

Para Pemohon  memohon agar MK memberi tafsir bahwa  hanya Peradi yang diberi 8  kewenangan tersebut.

Atas Permohonan itu, sejumlah Organisasi Advokat yang telah lama menjalankan 8 kewenangan tersebut, ikut mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait.

Pihak Terkait KAI pimpinan Siti Jamailah Lubis memberikan keterangan dalam Sidang bahwa sudah tidak dapat dibantah bahwa KAI sejak 2008 telah aktif menjalankan segala kewenangan dan atribusi yang diberikan oleh UU Advokat sejalan dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan berbagai Keputusan Menkumham tentang keberadaan KAI yang menjalankan semua hal dan hak  yang diberikan oleh UU Advokat. (ram)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda