sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

» » Nasdem di Persimpangan Jalan?

Oleh: Emrus Sihombing
Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner

Dari seluruh rangkaian sambutan Presiden Jokowi saat membuka peringatan HUT ke-55 Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, (6/11/19), ketika menyapa Surya Paloh yang hadir pada acara yang sama, mendapat sorotan publik melalui media massa. 

“Sapaan” Jokowi kepada Surya Paloh menurut hemat saya, tidak kelakar semata. Namun, sarat makna mendalam sebagai teguran kepada Surya Paloh, untuk seorang sahabat agar tetap konsisten sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi. 

Jangan sampai “berdua hati”. Itu pesan yang mungkin ingin disampaikan, dari narasi sambutan tersebut.

Ketika sambutan Jokowi menyapa para ketua umum, saat itu belum menyebut nama-nama ketua umum partai, langsung sapaan ditujukan kepada Surya Paloh. 

"Yang saya hormati para ketua umum, Bapak Surya Paloh yang kalau kita lihat malam hari ini beliau lebih cerah dari biasanya, sehabis pertemuan beliau dengan Pak Sohibul Iman di PKS," ucap Jokowi, seraya mengatakan, "Saya tidak tahu maknanya apa. Tetapi rangkulannya itu tidak seperti biasanya. Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat dengan Pak Sohibul Iman," demikian bagian sambutan Jokowi yang dimuat di berbagai media. 

Dari sapaan tersebut, bisa kita menangkap maknanya, presiden ingin menyampaikan pesan bahwa Surya Paloh sudah lebih dekat dengan  Sohibul Iman, orang nomor satu di PKS di banding dengan Jokowi. 

“Tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat dengan Pak Sohibul Iman.” Artinya, Jokowi ingin menyampaikan, hanya saja tidak terucap, bahwa Surya Paloh sebagai ketua Umum Partai Nasdem merupakan bagian dari koalisi yang tiga kadernya ada di kabinet. 

Menurut catatan EmrusCorner, pemerintahan  Jokowi - Ma’ruf, sangat mengakomodasi tiga menteri dari Nasdem, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Komunikasi & Informatika dan Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup. 

Bahkan pemerintah jilid satu, Jokowi juga menaruh kepercayaan luar biasa kepada Nasdem dengan mempercayakan jabatan sangat strategis kepada kader Nasdem (walau waktu itu secara jurudis kemudian mundur dari Nasdem, namun secara sosiologis dan psikologis orang yang bersangkutan tetap “bagian” dari Nasdem), menjadi Jaksa Agung. 

Sekalipun idealnya, Jaksa Agung itu dari profesional murni untuk menjaga independensi kejaksaan dalam penegakan hukum kepada setiap warga masyarakat yang ada di tanah air. 

Karena itu, bisa saja publik bertanya-tanya, relasi yang tampaknya mulai “mendingin” antara Surya Paloh dengan Jokowi, apakah karena Jaksa Agung tidak lagi dari Nasdem?

Untuk itu, saya menyarankan kepada Surya Paloh agar segera memperbaiki relasi koalisi dan komitmen dengan pemerintahan Jokowi. Jangan sampai hubungan terganggu apalagi semakin jauh, sementara ada tiga kader Nasdem di kabinet. 

Atau memang ada keinginan mejadi posisi checks and balances, di luar pemerintahan dengan menarik kadernya dari kabinet. Sebab, berada di luar pemerintahan, sama mulianya dengan di dalam kekuasaan, sepanjang berbasis pada ideologi Pancasila, UUD 1945 dan NKRI.

Atau tidak ada salahnya, bila para senior partai di Nasdem dan tiga menteri yang duduk di kabinet yang sekarang harus berani memberikan masukan kepada Surya Paloh tentang penentuan posisi politik Nasdem lima tahun ke depan, di dalam koalisi dengan memberikan dukungan penuh kepada pemerintah atau di luar kekuasaan. 

Pada konteks dan saat tertentu, teman sekerja terlepas pada posisi apapun di partai, bisa saja saling memberi masukan, nasehat bahkan tegoran, tetapi dilakukan di teritorial privat di partai. 

Tidak ada salahnya “buka-bukaan” pandangan di sana untuk menentukan sikap politik untuk setidaknya lima tahun ke depan.

Ketegasan sikap politik sangat perlu agar tidak dimaknai oleh publik seolah bermain di “dua kaki”. Jangan sampai Nasdem berada di persimpangan jalan. Politik itu perlu komitmen. Apalagi mengambil posisi di oposisi karena tidak ada partai yang menjadi oposisi. Ini kurang produktif.

Satu lagi yang menarik pada bagian sambutannya, Jokowi bertanya langsung ke Surya Paloh di ruang tunggu (bukan di ruang publik), sebelum acara HUT Golkar dimulai  perihal pertemuannya dengan Sohibul Iman, sangat humanis dan bagus sekali. 

"Tadi di holding saya tanyakan, ada apa? Tapi nanti jawabnya, di lain waktu dijawab. Saya boleh bertanya dong, karena beliau masih di koalisi pemerintah," tegas Jokowi yang dimuat diberbagai media lagi. 

Dari ungkapan tersebut, Jokowi ingin mendengar secara langsung dari Surya Paloh tentang isi pembicaraannya dengan Sohibul Iman. Bertanya langsung kepada yang bersangkutan, sangat baik daripada (hanya) menerima pesan dari pihak ketiga, yang boleh jadi sudah melalui erosi fakta. Sayangnya, Surya Paloh tidak menjawab atau belum siap menjawab karena bisa saja tidak diduga pertanyaan itu muncul. 

Memang pertanyaan yang tiba-tiba, cenderung memperoleh jawaban yang lebih natural. Karena itu, konteks pengajuan pertanyaan oleh Jokowi tersebut, sebagai hal yang produktif.

Terlepas diduga atau tidak diduga pertanyaan tersebut muncul serta belum siap menjawab, sebaiknya Surya Paloh menjawab apa adanya saat itu juga. 

Sebab, yang bertanya tersebut seorang Presiden yang sama-sama kita hormati sebagai simbol negara, kepala negara dan kepala pemerintahan kita. 

Mei tahun 2018, sebagai contoh, saya pernah dipanggil Presiden melalui protokoler ke Istana Negara di Jakarta, pada saat bersamaan saya sebelumnya sudah terjadwal sebagai narasumber di salah satu stasiun televisi terkemuka di Indonesia, saya harus mendahulukan panggilan dari presiden sembari menelepon pihak media untuk minta maaf.

Kalaupun memang ada uraian jawaban, tentu berdasarkan fakta dan kenyataan pembicaran yang sesungguhnya terjadi dengan  Sohibul Iman, tetapi jika tidak atau kurang sesuai dengan komitmen koalisi yang dibuat sebelumnya dengan Jokowi, tidak ada salahnya Surya Paloh dengan mengatakan minta maaf, bukan menyatakan bahwa di lain waktu akan dijawab. 

Sebab dari aspek komunikasi, penundaan jawaban, itu adalah jawaban. Ada di situ agenda.

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda