sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Ekbis

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

» » Pro dan Kontra Regulasi Tata Kelola IMEI

Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen PKTN, Ojak Simon Manurung saat memeriksa kode IMEI produk handphone di salah satu toko di ITC Roxy Jakarta, Selasa (26/11/19). 

Jakarta, Laras Post - Kebijakan tentang penerapan regulasi tata kelola International Mobile Equipment Identity (IMEI) menuai pro dan kontra di masyarakat. 

Di satu sisi kebijakan tersebut menguntungkan pihak pemerintah dan pengecer resmi terhadap maraknya barang ilegal yang kian susah dibendung, namun di sisi lain pihak pengecer mengeluhkan waktu dedlock yang diberikan pemerintah terlalu singkat.

Pasalnya sebagian pengecer mengakui masih memiliki barang BM (black market) sisa produk lama antara 20 hingga 40 produk pada setiap toko.

"Nanti mau dikemanakan barang tersebut kalau gitu nanti produk kami jadi bangkai semua," tutur Syarif salah satu perwakilan pengecer pada sesi tanya jawab pada acara sosialisasi oleh tiga Kementerian tentang regulasi tata kelola IMEI di pusat perbelanjaan produk telekomunikasi ITC Roxy Jakarta, Selasa (26/11/19).

Syarif salah satu perwakilan pengecer produk handpahone yang mengeluhkan kebijakan tata kelola IMEI.

Ia meminta agar pemerintah tak semena mena membuat aturan, agar nanti barang yang tak laku tersebut dapat dispensi dari pemerintah. 

"Setiap kebijakan baru harus ada solusinya agar kami tak mengalami kerugian, pada intiya kami mendukung peraturan ini namun deadlock 6 bulan ke depan dirasa terlalu singkat," keluhnya.

Namun pada kesempatan itu, Dimas Yanuarsyah menjawab keluhan pengecer, bahwa bila nanti para pedagang masih memiliki produk BM untuk segera menjual dan mengaktifkan handphone tersebut. 

"Regulasi tata kelola IMEI ini berlaku setelah 18 April 2020 jadi bila masih ada pedangang yang memiliki produk BM segera aktifkan sebelum dedlen. Karena handphone BM yang diaktifkan sebelum waktu yang telah ditentukan tetap akan normal tidak akan ada masalah," terang Dimas dengan panjang lebar.

Usai sosialisasi pihak Ditjen PKTN bersama rombongan melakukan kunjungan ke toko toko memeriksa apakah produk yang dijual tersebut legal atau tidak.

"Masyarakat atau pedagang tak usah khawatir maupun takut bila masih memiliki produk BM segera aktifkan sebelum tanggal yang telah ditentukan, ini sifatnya sosialisasi bukan penindakan," tutur Ojak saat sosialisasi tersebut.

Telah Ditandatangani 18 Oktober 2019

Peraturan tiga menteri tentang penerapan IMEI telah ditandatangani pada 18 Oktober 2019 lalu. "Aturan ini perlu disosialisasikan sebelum diberlakukan secara efektif pada 18 April 2020. Dalam kegiatan sosialisasi ini disampaikan peran dari masing-masing Kementerian dalam penerapan regulasi  IMEI,” ujar Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa Ditjen PKTN, Ojak Simon Manurung.

Ojak menegaskan, pemberlakuan kebijakan IMEI ditujukan untuk melindungi konsumen produk telepon seluler dari produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
“Selain melindungi konsumen, pemberlakuan kebijakan IMEI dapat mencegah dan mengurangi perangkat ilegal di Indonesia,” tandasnya.

Ojak juga menyampaikan, regulasi tata kelola IMEI diatur dalam Permendag Nomor 79 Tahun 2019 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dan Permendag Nomor 78 Tahun 2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika. 

Pada peraturan ini pelaku usaha diwajibkan menjamin IMEI telepon seluler telah teregistrasi dan tervalidasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nomor IMEI tersebut wajib tercantum pada perangkat dan atau kemasan telepon seluler.

Menurut Ojak, perangkat telekomunikasi berbasis SIM dapat dikatakan legal jika memenuhi beberapa persyaratan, yaitu dilengkapi kartu garansi dan buku petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh produsen/Importir perangkat dan telah memiliki Tanda Pendaftaran Produk (TPP) dari Kemenperin.

Selain itu, produk tersebut harus memiliki sertifikat alat dan perangkat telekomunikasi yang dikeluarkan oleh  Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI)  Kemenkominfo. Pemberlakuan  regulasi  IMEI  dikenakan  pada  perangkat  telekomunikasi berbasis SIM, yakni telepon seluler, komputer tablet, dan komputer genggam.

Sementara itu, Kemenperin melalui perwakilan Direktorat Industri Elektronika dan Telematika Ali Yanuar menyampaikan bahwa, Kemenperin akan mengumpulkan data IMEI legal dari daftar TPP dan data IMEI dari operator. “Data tersebut kemudian dianalisis dalam Sistem Informasi Basis data IMEI Nasional (SIBINA) dan menghasilkan daftar IMEI legal serta ilegal,” katanya.

Ali Yanuar juga mengungkapkan, Kemenperin menyediakan   situs web untuk melakukan pengecekan IMEI pada perangkat dengan mengakses https://imei.kemenperin.go.id. Selain itu, IMEI perangkat dapat dilihat di menu pengaturan masing–masing perangkat atau dengan mengakses *#06#. Pengaturan IMEI oleh Kemenperin tertuang dalam Permenperin Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak.

Sementara, perwakilan Ditjen SDPPI Kemenkominfo Dimas Yanuarsyah menyampaikan bahwa Kemenkominfo telah mengatur regulasi agar operator telekomunikasi menyiapkan basis data dan mengoneksikannya dengan operator SIBINA. 

Regulasi pengendalian IMEI yang disusun oleh Kemenkominfo tertuang dalam Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi IMEI.

Selain itu, Kemenkominfo juga akan menindaklanjuti hasil akhir analisis IMEI dari SIBINA melalui notifikasi pengguna dan/atau pembatasan akses layanan seluler bagi perangkat ilegal dan perangkat yang hilang atau dicuri.

Lebih lanjut, Dimas menjelaskan, mekanisme pemblokiran telepon seluler dilakukan dengan mencocokkan nomor IMEI  perangkat yang terhubung ke jaringan dengan basis data  SIBINA. Apabila nomor IMEI tidak ditemukan dalam data tersebut, maka perangkat akan terblokir atau tidak mendapat akses layanan seluler.

Untuk perangkat yang sudah digunakan sebelum 18 April 2020 masih bisa mendapatkan akses layanan seluler. Namun, masyarakat yang akan membeli telepon seluler baru, diimbau agar melakukan pengecekan nomor IMEI terlebih dahulu pada situs Kemenperin. Setelah 18 April 2020, untuk perangkat dengan IMEI tidak terdaftar, maka tidak mendapat akses layanan seluler.

“Pemberlakuan regulasi ini tidak akan berpengaruh bagi turis yang menggunakan layanan jelajah internasional (raoming). Akan tetapi untuk perangkat yang dibawa dari luar negeri  diperbolehkan masuk ke Indonesia maksimal dua buah. Terdapat mekanisme pendaftaran perangkat dari luar negeri yang sedang dalam proses penyempurnaan,” tandas Dimas. (sg)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda