sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

» » » 2020, Tugas dan Tantangan LPSK Kian Berat

Sejumlah pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) saat menggelar jumpa pers di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Jakarta, Laras Post – Tugas dan tantangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada 2020 semakin berat.

Demikian ditegaskan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo saat jumpa pers di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Hasto yang didampingi sejumlah pimpinan LPSK menambahkan, meski dihadapkan tantangan cukup berat, LPSK tetap memberikan layanan terbaik kepada saksi dan korban di Indonesia. 

Menurutnya, tantangan sekaligus peluang yang dihadapi LPSK pada 2020 tersebut antara lain; tren penurunan anggaran dan menuju organisasi mandiri, kehadiran LPSK perwakilan, pembayaran kompensasi terorisme masa lalu.

“Kemudian pengalihan korban tindak pidana oleh BPJS, restitusi dalam RKUHP, terkait peneguhan saksi pelaku (Justice Collaborator), serta tumbuhnya inisiatif dan peran serta masyarakat,” tandasnya. 

Hasto kemudian menguraikan tentang tantangan yang dihapi LPSK tersebut. Dalam hal tren penurunan anggaran dan menuju organisasi mandiri, dia menyatakan LPSK harus berhadapan dengan kenyataan minimnya dukungan dan perhatian pemerintah kepada para saksi dan korban. 

Alokasi anggaran, sambungnya, untuk tahun 2020 merupakan terendah yang LPSK terima dalam 5 tahun terakhir. Sejak tahun 2015 hingga 2018, anggaran LPSK berada di kisaran Rp150 M hingga Rp75 M, namun di 2020 anggaran LPSK kembali turun dengan alokasi hanya sekitar Rp54 M.

“Di sisi lain, LPSK dituntut untuk tetap memberikan sejumlah layanan prima kepada ribuan orang terlindung,” tegasnya.

Namun di tengahnya kelesuan anggaran yang dialami, paparnya, terhitung sejak Januari 2020 LPSK telah resmi menjadi organisasi mandiri dan tidak lagi berstatus sebagai Satuan Kerja (Satker) Kementerian Sekretariat Negara. 

“Hal ini ditandai dengan terbitnya Perpres 87 tahun 2019 yang menjadi landasan hukum yang kuat bagi LPSK untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan perlindungan saksi dan korban dengan kemandirian pendanaan di lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK,” terangnya.

Hasto kembali menuturkan, dalam hal kehadiran LPSK perwakilan, LPSK berencana membangun sejumlah perwakilan daerah pada 2020 ini. 

“LPSK akan membuka kantor perwakilannya dan siap beroperasi di dua Provinsi yakni Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta,” cetusnya.

Kemudian, Hasto kembali melanjutkan, dalam hal pembayaran kompensasi terorisme masa lalu, sesuai UU No 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi landasan terpenuhinya hak-hak para korban terorisme yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. 

“UU ini pun membuka ruang bagi setiap korban tindak pidana terorisme yang terjadi pada masa lalu atau proses hukumnya telah usai untuk mendapatkan hak-haknya. UU ini pun menjadi landasan hukum bagi LPSK untuk memberikan kompensasi bagi korban terorisme baik yang terjadi sebelum dan sesudah UU No 5 tahun 2018 terbit.”

Dalam hal pengalihan korban tindak pidana oleh BPJS, Hasto mengungkapkan bahwa belakangan upaya perlindungan terhadap korban kejahatan mulai mendapat sorotan masyarakat.  

Setelah terbitnya Perpres No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, banyak dijumpai kasus korban tindak pidana tidak lagi mendapatkan layanan medis dari BPJS.  Alasannya, berdasarkan Perpres ini,  BPJS tidak lagi menjadi penjamin kesehatan masyarakat, seraya mengarahkan agar para korban meminta layanan medis kepada LPSK.  

“Padahal di sisi lain, LPSK juga dibatasi kewenangannya oleh regulasi yang memayunginya untuk men-cover semua biaya korban tindak pidana. Apabila pembiayaan tersebut dibebankan kepada LPSK maka perlu aturan pendukung, institusionalisasi LPSK daerah, penambahan jumlah SDM, penciptaan mekanisme yang jelas serta tentunya dukungan anggaran yang memadai,” ucapnya.

Hasto mengutarakan, dalam hal restitusi dalam RKUHP, LPSK akan menyediakan sarana untuk mengantisipasi layanan terhadap korban kejahatan yang mengajukan ganti rugi/restitusi yang tidak hanya terbatas pada korban kekerasan seksual terhadap anak dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). 

“Hal ini dirasa penting mengingat kewenangan memberikan penilaian restitusi hanya ada di LPSK. Jika RKUHP nanti disahkan maka LPSK harus menyiapkan semua infrastruktur dan piranti untuk menyambut banyaknya permohonan yang masuk terkait ganti rugi/restitusi,” tukasnya.  

Selama ini, katanya, istilah restitusi/ganti rugi telah dikenal dalam beberapa UU seperti UU Perlindungan Anak, Peradilan HAM, Terorisme dan TPPO. Maka LPSK berharap adanya harmonisasi khususnya dalam hal penamaan yang seragam terkait restitusi/ganti rugi dalam RKUHP.

“Lalu terkait peneguhan saksi pelaku (Justice Collaborator), salah satu bentuk langkah dukungan dalam penegakan hukum melalui UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah aturan terkait dengan saksi dan pelaku,” tuturnya.

Menurut dia, sejak tahun 2006 saksi pelaku (justice collaborator) ini telah diatur sebagai istilah baru  di Indonesia melalui UU No. 13 Tahun 2006 Jo UU No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Sedangkan, definisi Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. 

“LPSK menilai perlunya ada kesamaan pandangan dalam mekanisme penetapan, penghargaan dan perlindungan terhadap saksi pelaku dari seluruh aparat penegak hukum, karenanya LPSK mengusulkan perlunya sebuah regulasi berupa peraturan presiden sebagai upaya penyamaan pandangan terhadap saksi pelaku,” tegasnya.

Hasto menyambung ucapannya, dalam hal tumbuhnya inisiatif dan peran serta masyarakat, LPSK menyadari adanya keterbatasan yang dimiliki untuk menjangkau dan melaksanakan program perlindungan kepada saksi dan korban baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran. 

“Namun, di tengah keterbatasan yang dimiliki, LPSK melihat munculnya banyak inisiatif dan gerakan karitatif yang tumbuh di tengah masyarakat untuk menolong banyak korban tindak pidana. Hal ini bisa terlihat dari perbuatan elok yang dilakukan oleh seorang figur publik Baim Wong yang telah membantu korban kejahatan TPPO dan aksi simpatik Wakil Rakyat Andre Rosiade yang membantu pengobatan medis korban kekerasan seksual di Sumatera Barat,” jelasnya.

Tindakan serupa, katanya melanjutkan, juga terjadi ketika masyarakat bahu membahu membantu korban kejahatan jalanan (klitih) di Yogyakarta melalui penggalangan donasi online. LPSK memberikan apresiasi atas tindakan luar biasa yang dilakukan oleh masyarakat. “Kami percaya masih banyak tindakan semacam ini yang belum dinaikan ke permukaan,” paparnnya. (wan)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda