sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

» » Demo Tuntut Revisi Perpres No.82/2019 Kemendikbud

Sejumlah pemilik Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) saat menggelar aksi demo menuntut pemerintah untuk merivisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 lalu, di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Rabu (8/01).
Jakarta, Laras Post - Sebanyak 1.700 pemilik Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (FPLKP) menggelar aksi demo di depan kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Aksi damai itu menuntut pemerintah untuk merivisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sudah berlaku pada tanggal 31 Desember 2019 lalu.

Diketahui bahwa Perpres yang menimbulkan polemik ini, melebur Direktorat Pendidikan Masyarakat (Ditdikmas) yang menaungi lembaga kursus dan juga Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan yang menaungi Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) menjadi satu dibawah Direktorat Jendral PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Menurut Sekjen DPP FPLKP Zoelkifli M.Adam mengatakan Perpres ini terkesan mengesampingkan amanah UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang jelas jelas menyatakan bahwa pendidikan itu terbagi dalam tiga bagian, yakni formal, informal dan non formal. 

“Sementara dalam Perpres itu tidak ada nomenklatur Dikmas dan Kesetaraan, sehingga kami ini tidak punya wadah dan rumah sendiri seperti dulu,” ungkapnya disela-sela aksi damai.


Dia merasa pemerintah menganak tirikan keberadaan lembaga kurusus dan pelatihan, yang kontribusinya sangatlah besar dalam mendidik masyarakat kelompok marginal. “Kami kami inilah yang berupaya melakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat hingga turut memperkecil angka pengangguran,” kata pria berkaca mata minus ini.

Untuk itu, sambung Zoel, pihaknya tetap akan berjuang mendesak pemerintah agar dapat merevisi Perpres 82/2019, yaitu dengan mencantumkan kembali Direktorat Dikmas sebagai tempat naungan lembaga kursus dan pelatihan. “Tuntutan kami jelas yakni ingin dicantumkannya nomenklatur Dikmas sebagai direktorat yang membawahi lembaga kursus,” tegasnya.

Zoel berharap agar suara dari lembaga kursus dan PKBM ini bisa didengar oleh pemerintah, dan segera melakukan upaya upaya revisi. “ Jika belum didengar, besok tanggal 14 Januari kami akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU dengan Komisi X DPR RI untuk menyampaikan aspirasi kami,” terangnya. 

Dalam demo pagi itu, perwakilan dari Kemendikbud yaitu Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM) Ade Erlangga menemui peserta demo dan menjelaskan tentang Perpres yang baru terbit itu. Namun, penjelasannya banyak dikritisi para pendemo. (Haris)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda