Breaking News

,

Target Produksi Minyak 2013 Tak Tercapai

Surabaya, Laras Post Online - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memperkirakan target produksi minyak mentah dan kondensat hingga akhir tahun 2013 tidak terealisasi.
Dari target produksi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013 sebesar 840.000 barel per hari (bph), realisasi produksi hanya berkisar 827.000-828.000 bph atau sekitar 98,5 persen.
"Sampai akhir tahun, produksi minyak diperkirakan meleset sedikit. Memang ada sedikit penurunan 'performance'," kata Kepala Bagian Humas SKK Migas, Elan Biantoro, saat temu media di Malang, Jawa Timur (Jatim), pertengahan November lalu.
Kendati produksi tidak maksimal, pemerintah tetap berupaya mendorong produksi minyak secara nasional pada 2014 bisa meningkat, paling tidak menjadi 850.000 bph, seiring adanya tambahan produksi dari sejumlah sumur eksplorasi, salah satunya dari Blok Cepu di Bojonegoro.
Akan tetapi, banyak pihak yang ragu sekaligus pesimistis target lifting minyak bisa terpenuhi, karena masih banyaknya kendala dalam kegiatan eksplorasi di lapangan, termasuk kendala teknis di Blok Cepu yang menyebabkan produksi puncak mundur menjadi sekitar November 2014.
Dalam acara Forum Group Discussion (FGD) bertema "Peningkatan Produksi Migas Nasional, Tindak Lanjut Deklarasi Bojonegoro" di Surabaya, 2-4 Desember 2013, terungkap setidaknya ada tiga masalah utama yang sering dihadapi industri migas saat ini, yakni penyediaan lahan, proses perizinan dan masalah sosial.
Ketiga masalah tersebut terkait satu dengan lainnya sehingga penyelesaiaannya harus melibatkan berbagai pihak, misalnya kontraktor, SKK migas, pemerintahan desa, pemerintah kabupaten dan provinsi, kementerian terkait, serta KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama).
Bupati Bojonegoro Suyoto sebagai tuan rumah forum tersebut mengakui masalah pembebasan tanah selama ini memang masih menjadi pengganjal utama dalam kegiatan eksplorasi migas di daerahnya.
Bahkan, ada sejumlah warga yang berada di sekitar area eksplorasi, menjual tanahnya dengan harga yang sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin dipenuhi."Bayangkan, ada warga yang memiliki tanah seluas 6.000 meter persegi, tapi minta uang pengganti hingga Rp1 triliun. Ini jelas tak masuk akal, tetapi fenomena ini sungguh-sungguh terjadi di Bojonegoro," kata Suyoto.
Belum lagi masalah sosial berupa penolakan yang dilakukan sekelompok masyarakat terhadap kegiatan eksplorasi yang masih sering muncul dan perlu penanganan yang lebih intensif dengan mengedepankan sisi kemanusian, bukan keamanan.
Saat ini, di wilayah Bojonegoro terdapat sedikitnya tujuh blok migas yang semuanya sangat potensial untuk menopang produksi migas nasional pada tahun-tahun mendatang.
Tujuh Blok Migas
Ketujuh blok migas itu, masing-masing Blok Cepu yang ditangani Mobil Cepu Ltd (MCL), Blok Sukowati yang dikelola JOB Pertamina-Petrochina East Java, kemudian Tiyung Biru Jambaran dan Blok Kawengan (Pertamina EP), serta Jambaran Tiyung Biru (PEPC).
Sedangkan dua lainnya tergolong blok baru yang juga memiliki potensi migas cukup besar, adalah Blok Nona dan Blok Blora."Sebagai daerah yang potensial menyumbang 20 persen produksi nasional, seluruh tahapan produksi migas ada di Bojonegoro. Inilah kegiatan migas 'onshore' (wilayah daratan) terbesar di Jawa dan di tengah kepadatan penduduk sehingga semua kompleksitasnya juga ada di sini," tambah Bupati Suyoto.
Dengan potensi migas yang begitu besar, tidak salah kiranya jika kemudian Pemkab Bojonegoro berani mencanangkan daerahnya sebagai lumbung energi nasional, selain juga ke depan daerah ini ingin menjadi lumbung pangan.
Suyoto menyatakan pihaknya siap memberikan dukungan maksimal kepada kegiatan KKKS untuk menemukan cadangan baru maupun memproduksi migas, sehingga produksi minyak secara nasional ikut meningkat.
"Permasalahannya sekarang, kami punya keterbatasan wewenang dan ingin proses perizinan cepat. Tapi, belum ada rekomendasi dari instasi lain yang di luar kewenangan Pemkab Bojonegoro sehingga izin tidak mungkin dikeluarkan," katanya.
Sederhanakan Perizinan FGD migas di Surabaya yang menghadirkan sejumlah narasumber dari SKK Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta pihak terkait tersebut, berupaya mencari solusi penyelesaian berbagai masalah migas untuk mendorong percepatan produksi.
Rekomendasi
Beberapa rekomendasi penting dari forum migas tersebut misalnya terkait masalah penyediaan atau pembebasan tanah.
Dalam hal ini, rekomendasi yang muncul antara lain, pertama, pemerintah provinsi perlu segera mengeluarkan pedoman penyusunan perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
Kedua, pendelegasian wewenang kepada pemerintah kabupaten untuk menerbitkan surat keputusan penetapan lokasi untuk kepentingan umum yang mengacu pada pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012.
Selanjutnya yang ketiga, pembentukan tim persiapan khusus untuk keperluan kegiatan migas dan tidak dicampur dengan tim pengadaan untuk kepentingan lainnya.
Serta keempat, penyusunan komponen biaya dalam tahap persiapan pengurusan SK penetapan lokasi.
Untuk tanah kas desa, sejak diketahui luas dengan peta bidang yang dikeluarkan BPN dan telah diappraisal pihak independen, maka pihak yang memerlukan tanah beserta pemerintah desa mencari alternatif lahan pengganti.
Sedangkan terkait masalah perizinan, forum merekomendasikan perlunya dibentuk "taskforce" di tingkat Kementerian Koordinator Perekonomian yang melibatkan semua pihak, sehingga menjadi semacam perizinan satu pintu. Begitu juga di tingkat pemprov dan pemkab.
Semua aspek perizinan diselesaikan dalam satu paket sehingga pihak pengusul tidak perlu berhadapan dengan banyak instansi. Dengan target waktu dan intensitas komunikasi, diharapkan semua perizinan cepat tuntas.
Sementara untuk penanganan masalah sosial, perlu adanya semangat pemberdayaan dan kemanusiaan kepada warga. Untuk itulah, sejak penyusunan rencana pengembangan (POD), amdal dan lainnya, aspek itu sudah harus diperhitungkan.
"Semangat 'social security approach' ini jauh lebih murah dan efektif dibanding dengan pendekatan keamanan setelah meledak konflik dan gangguan sosial," jelas Suyoto.
Pria yang akrab disapa Kang Yoto itu berharap Kabupaten Bojonegoro sebagai lumbung baru industri hulu migas bisa menjadi model regulasi perizinan terpadu di sektor migas sehingga target produksi nasional bisa terpenuhi.
"Biarkan politik dan penegakan hukum terus berjalan, tetapi upaya solutif percepatan produksi migas harus lebih kuat dan berhasil. Mari masing masing dari kita menjadi pilar buat tegaknya bangsa," tambahnya saat menutup forum tersebut.
Izin Ruwet
Senada dengan Suyoto, Wakil Menteri ESDM Susilo Siswo Utomo mengakui bahwa percepatan perizinan menjadi sesuatu yang sangat mendesak direalisasikan, mengingat konsumsi bahan bakar minyak yang terus meningkat dan diperkirakan dalam waktu dekat mencapai 1,5 juta bph.
Sementara produksi dalam negeri saat ini kurang dari 830 ribu bph dan dari jumlah itu, yang mampu diolah di dalam negeri hanya 635 ribu bph sehingga kekurangannya harus diimpor.
"Kalau izin masih ruwet seperti sekarang, mau digenjot mati-matian, mau nangis, istigasah atau bahkan KKKS migas kerja 24 jam pun, tak akan mampu memenuhi target lifting minyak tahun depan," katanya, Selasa (3/12).
Oleh karena itu, ia berharap regulasi penyederhanaan perizinan industri migas melalui sistem klasterisasi bisa rampung akhir 2013. Seluruh pihak terkait, mulai instansi swasta, pemerintah daerah hingga pusat terus berkoordinasi menggodok regulasi perizinan eksplorasi migas yang saat ini masih tumpang-tindih.
Harapannya, perizinan industri migas yang jumlahnya mencapai 65 izin mulai dari pusat hingga daerah, bisa dipangkas menjadi hanya delapan izin dengan model klaster terintegrasi.
Kegiatan penggalian satu sumur eksplorasi sebenarnya hanya memerlukan waktu sekitar tiga bulan, namun pengurusan izin eksplorasinya justru bisa memakan hingga satu tahun, bahkan lebih.
Panjang dan berbelitnya proses perizinan tersebut mengakibatkan anggaran eksplorasi yang tahun ini dialokasikan sebesar 2,7 miliar dolar AS, hingga kini baru terserap sekitar 30 persen.
Menurut Susilo, peningkatan produksi minyak dan penyederhanaan regulasi juga menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Secara terpisah, General Manager JOB Pertamina-Petrochina East Java (PPEJ) Eddy Fritz Dominggus mengatakan penyederhanan perizinan dalam industri migas tidak bisa ditawar lagi, agar kegiatan pencarian cadangan baru dan penambahan produksi bisa dilakukan KKKS.
"JOB PPEJ punya target meningkatkan produksi dari 32.000 bph menjadi 40.000 bph pada tahun 2014. Kami juga ingin mengembangkan Sumur Sumber I untuk meningkatkan produksi gas sehingga berharap ada terobosan dalam perizinan dan pengadaan tanah," katanya.
Tanpa adanya terobosan regulasi, ia pesimistis target lifting minyak nasional tahun depan bisa tercapai atau justru menurun, sehingga Indonesia masih harus tergantung dari minyak impor untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri. (Ant/Ars)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai