Breaking News

,

Kementerian ATR/BPN Luncurkan Pelayanan Pertanahan 70-70

Menteri ATR/Kepala BPN, Ferry Musydan Baldan bersama jajaran saat peluncuran Inovasi Pelayanan Pertanahan 70-70.
Jakarta, Laras Post - Untuk memberikan kepastian waktu kepada masyarakat dalam memperoleh tujuh jenis pelayanan utama pertanahan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluncurkan Inovasi Pelayanan Pertanahan 70-70.

Peluncuran Inovasi Pelayanan Pertanahan 70-70  itu, dilakukan bertepatan dengan menyambut hari Kemerdekaan Indonesia ke-70 tahun yang mengangkat tema, Ayo Kerja.

“Angka 70 adalah durasi waktu pelayanan pertanahan yang kita berikan kepada masyarakat,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Ferry Musydan Baldan, saat peluncuran Inovasi Pelayanan Pertanahan 70 – 70, pada Senin (10/08/2015) di Aula Prona Lantai VII Gedung Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

Hadir pada kesempatan tersebut Plt. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, Kepala Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia, 33 Kepala Kantor Pertanahan yang berada di Ibukota Provinsi dan 38 Kantor Pertanahan yang memiliki volume pelayanan yang tinggi.

Sesuai dengan Surat Edaran No. 13/SE/VIII/2015 tentang Layanan Pertanahan 70 – 70, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Seluruh Indonesia diinstruksikan untuk memilih jenis dan jangka waktu layanan sesuai dengan kondisi Kantor Pertanahan yang bersangkutan.

Adapun Pelayanan 70-70 meliputi, 1. Pengecekan Sertipikat dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam; 2. Penghapusan Hak Tanggungan(Roya) dengan jangka waktu pelayanan: 7 menit, 17 menit, 70 menit atau 7 jam; 3. Peningkatan Hak dari Hak Guna Bangunan (HGB) keHak Milik (HM) dengan jangka waktu pelayanan: 7 jam, 17 jam atau 70 jam; 4. Peralihan Hak karena Jual Beli dengan jangka waktu pelayanan: 70 atau 90 jam; 5. Hak Tanggungan dengan jangka waktu pelayanan: 7 hari kerja; 6. Pemisahan/ Pemecahan dengan jangka waktu pelayanan: 17 atau 27 hari kerja; 7. Pendaftaran Sertipikat Pertama Kali dengan jangka waktu pelayanan,  45 atau 70 hari kerja berasal dari tanah negara, dan 70 atau 90 hari kerja berasal dari bekas milik adat.

Ferry memberikan pilihan kepada 71 Kepala Kantor Pertanahan yang hadir untuk memlih jenis pelayanan utama pertanahan yang disanggupinya. Ia sangat bersyukur apabila Kepala Kantor Pertanahan sanggup memberikan tujuh jenis pelayanan utama pertanahan. “Apabila hanya menyanggupi empat jenis pelayanan juga tidak apa-apa, akan tetapi jika dari tujuh jenis pelayanan Kepala Kantor Pertanahan tidak memilih satu pun maka yang bisa saya lakukan hanya dua yaitu Kepala Kantor Pertanahannya diganti atau Kantornya ditutup,” tegasnya.

Lebih lanjut Ferry mengatakan, belum lama ini ia telah menerbitkan instruksi tentang penyediaan tanah/lahan bagi peternakan. 

Menurutnya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Kementerian ATR/BPN janganlah bersifat pasif, tapi harus aktif dan agresif sehingga punya sensitivitas. “Jika melihat ada Hak Guna Usaha yang lahannya diterlantarkan dan terletak di wilayah sentra peternakan, langsung blokir saja. Kemudian, kita buat program pemberdayaan di sana dalam bentuk penyediaan rumput untuk pakan ternak,” terang Ferry. (her)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai