Breaking News

,

Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

Plt. Pimpinan KPK, Johan Budi (tengah) dalam diskusi bertajuk, Mengawal Dana Hingga ke Desa.
Yogyakarta, Laras Post – Kepala desa beserta aparatur desa lain jangan takut dalam mengelola dana desa, selama pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel dan transparan.

 “Saya kira jangan lalu takut dan khawatir dulu terjebak korupsi,” kata Pelaksana tugas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi dalam diskusi bertajuk, Mengawal Dana Hingga ke Desa, pada Rabu (12/8/2015) di Bangsal Kepatihan, Yogyakarta.

Ia menyebutkan, dana desa senilai Rp1,4 miliar per desa yang dikucurkan bertahap itu, sepanjang pengelolaannya jauh dari unsur memperkaya diri sendiri dan orang lain, sesuai Undang-Undang (UU) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) maka aparatur desa tidak perlu takut. “Tentu tidak serta merta orang bisa disebut korupsi,” kata dia.

Menurut dia, kesalahan atau ketidaksesuaian administrasi pengelolaan dana desa yang dapat terjadi karena ketidaktahuan, tidak perlu menjadikan aparatur desa takut dalam mengelola dana desa. Sebab selama tidak ada unsur kesengajaan merugikan negara maka kesalahan itu tidak dapat dikategorikan korupsi.

Johan menyatakan, jika suatu desa tidak memiliki pos anggaran dana bencana alam, lantas menggunakan pos anggaran lain saat terjadi bencana alam, tentu tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai korupsi. “Sepanjang proses penggunaan dana tersebut transparan dan dapat dipertanggungjawabkan tentu tidak ada masalah,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur pemerintahan daerah kebanyakan memang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Bahkan hampir 70 persen kasus-kasus korupsi di daerah terkait dengan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, seluruh kasus korupsi barang dan jasa itu, selalalu terbukti dilandasi dengan niat jahat, berupa penggelembungan dana yang bertujuan menguntungkan diri sendiri. “Pembelian barang seharusnya senilai Rp100 ribu, namun dianggarkan Rp10 juta, tentu itu ada niat jahat, tidak mungkin tidak sengaja,” terangnya. 

Johan mengingatkan, pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan pendampingan aparatur desa dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes), agar pengelolaan dana desa dapat terlaksana secara efisien dan akuntabel.

Selain itu, kata johan, mewajibkan kepala desa untuk mempublikasikan RAPBDes untuk direview oleh masyarakat dan menyediakan saluran keluhan atau umpan balik masyarakat atas RAPBDes.

Sebelumnya juru bicara KPK Priharsa menyebutkan,. KPK menilai disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan pintu gerbang terwujudnya desa yang mandiri dan berkembang. 

KPK menaruh perhatian tinggi agar implementasi UU Desa tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salah satunya, dengan menghindari munculnya pihak-pihak yang mencoba untuk menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan sendiri atau golongan. “Karena itu, KPK mengajak segenap lapisan masyarakat untuk bersama mengawasi pelaksanaan UU Desa, yang pada tahun ini dialokasikan lebih dari 20 triliun rupiah,” ujarnya.

Edukasi
KPK juga melakukan sejumlah kegiatan edukasi dan dialog kepada para pemangku kepentingan. Salah satunya, kegiatan Dialog Interaktif, Mengawal Dana Hingga ke Desa, yang digelar pada Rabu (12/8) di Komplek Kepatihan, DI Yogyakarta. 

Dialog dihadiri Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP; Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Dja’far; Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. (tim)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai