Breaking News

,

Segera Sahkan UU Pertanahan Guna Atasi Masalah Pertanahan

Mmenteri Agraria dan Pertanahan Ferry Mursyildan Baldan (kiri), Wakil Ketua Komisaris II DPR Ahmad Rizal Patria (tengah), dan pakar Pertanahan dan tata ruang yayat Supriatna (kanan) saat diskusi Forum Legislasi soal RUU Pertanahan
Jakarta, Laras Post – Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan mendesak untuk segera disahkan menjadi UU, karena sangat penting guna menyelesaikan masalah pertanahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan berharap, DPR RI segera merampungkan UU Pertanahan tahun ini.

Menurutnya, pengesahan UU Pertanahan sangat penting untuk membantu kinerja kementerian dalam menyelesaikan masalah pertanahan di masyarakat. “Kita berharap Undang-undang ini selesai antara Oktober dan November 2015,  paling tidak tahun ini sudah rampung,” katanya kepada Laras Post, usai diskusi RUU Pertanahan dan Agararia, pada Selasa (18/8/2015) di Gedung DPR RI Jakarta.

Turut serta dalam diskusi pertanahan itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria dan pakar pertanahan dan tata ruang Yayat Supriatna.

Ferry menegaskan, dengan adanya UU Pertanahan yang baru ini, pemerintah dapat menyelesaikan persoalan-persoalan pertanahan, seperti sengketa dan konflik pertanahan, hak komunal, pelaksanaan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria). “Dengan UU Pertanahan kita dapat percepat banyak hal,” ujarnya.

Menyangkut Prona, Ferry menginginkan adanya pendekatan teritorial dalam pemberian sertifikasi. Tujuannya, agar masyarakat di tiap daerah bisa mendapatkan sertifikat. Program ini diprioritaskan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, Ferry juga menyebutkan, adanya program penyediaan bank tanah untuk pembangunan prioritas. “Seringkali proyek-proyek pemerintah tertunda karena adanya praktik pengalihan sertipikat lahan kepada pihak ketiga. Hal ini tentu saja memicu konflik atau sengketa di lapangan,” uangkapnya.

Ferry menekankan, program-program tersebut, baru bisa berjalan setelah ada UU Pertanahan. Sebab itu,  pihaknya berusaha untuk tetap membahas RUU Pertanahan secara intensif dan berkelanjutan dengan DPR. “Karena saat dia (pembahasan UU) terputus, itu saya ibaratkan seperti sedang menempa besi di kala panas, jadi mudah. Tapi, ketika dia dingin, maka kita mulai dari nol lagi,” jelas Ferry.

Dia mengaku paham betul dengan proses pembahasan UU, karena memiliki pengalaman saat duduk di Komisi II DPR periode 2004-2009. 

Namun menurutnya, RUU Pertanahan saat ini dibahas secara intens, maka pengesahannya menjadi UU akan lebih lancar dan cepat.

Mendukung Nawacita
Dengan pengesahan RUU Pertanahan menjadi UU dan bila benar dilaksanakan, diyakini program Nawacita yang dijanjikan Jokowi akan terwujud.

Pakar pertanahan dan tata ruang Yayat Supriatna mengatakan, jika dengan RUU ini pemerintah hadir dan kalau serius dilaksanakan, maka program Nawacita yang dijanjikan Jokowi akan mulai terwujud.

Menurutnya, jika UU Pertanahan ini dilaksanakan, maka tanah  akan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dan konflik pertanahan akan dapat teratasi. " RUU ini harus segera diselesaikan karena saat ini ada konflik 3,7 juta hektar tanah rakyat. Kalau tidak, maka akan bertambah rumit, pembangunan jalan dan tata ruang terhambat,” ujarnya. 

Namun Yayat mengingatkan, UU Pertanahan juga harus mempertegas definisi tanah negara, Hak Pengelolaan Lahan (HPL). “Banyak tanah dikuasai BUMN, tapi BUMN kerjasama dengan pihak ketiga-swasta, dan pihak ketiga kemudian membelinya dengan sertifikat hak milik serta membangunnya untuk properti atau industri dan lain-lain," tuturnya.

Perdebatan Pelik
RUU Pertanahan yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI bersama pemerintah, bakal mengalami banyak perdebatan dalam tahap pembahasan dan lebih pelik ketimbang RKUHP.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria menyatakan, pembahasan RUU Pertanahan bakal lebih pelik ketimbang RKUHP. Jika RKUHP lebih pada aspek penegakan hukum, dan keadilan, maka RUU Pertanahan lebih dari itu. Selain penegakan hukum dan keadilan, RUU Pertanahan juga menyorot soal kepemilikan aset lahan. 

Ia menjelaskan, RUU Pertanahan saat ini telah berada di Badan Legislasi. Diharapkan ketika telah menjadi UU akan mampu secara komprehensif mengatasi sengketa dan konflik pertanahan. (her)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai