Breaking News

,

Wujudkan Indonesia Bebas Korupsi

Ketua Umum NCW C. Herry SL dan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki
Bandung, Laras Post - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh komponen bangsa bersinergi dan bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik yang bebas dari korupsi. 
Ketua Sementara KPK Taufiequrachman Ruki mengatakan, KPK tidak dapat bekerja sendiri dalam memberantas korupsi, sehingga perlu sinergi dan kerja sama dengan seluruh komponen bangsa.

“Sinergi dan kerjasama itu diperlukan guna mensukseskan pekerjaan besar, mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, mewujudkan peradaban baru Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan kita dan menjadi bangsa yang unggul dan terhormat dalam pergaulan dunia,” ujarnya, saat peringatan Hari Antikorupsi Sedunia, pada Kamis (10/12/2015) di Bandung, Jawa Barat.

Lebih lanjut, Ruki m mengimbau, seluruh elemen bangsa untuk bersinergi dengan KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Menurutnya, daripada menghabiskan waktu dan energi untuk berdebat tentang amandemen Undang-Undang KPK dengan tujuan untuk melemahkan, lebih baik digunakan energi yang ada untuk melakukan review atas sistem dan melakukan introspeksi perilaku yang masih koruptif.

Ruki menyatakan, sebagai perwujudan amanat UU No 30 tahun 2002, upaya pencegahan korupsi diimplementasikan untuk menyasar tiga aspek, yaitu manusia, budaya dan sistem. 

Ia menjelaskan, aspek manusia atau individu dan budaya ditangani dengan pendidikan, sosialisasi dan kampanye antikorupsi. Sementara, aspek sistem diperbaiki sebagai upaya memperbaiki kebijakan, aturan dan/atau prosedur yang dianggap berpotensi korupsi. 

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Network for Corruption Watch (NCW), C Herry SL menyatakan, lembaga penegak hukum perlu membuat ruang seluas-luas bagi masyarakat untuk mendukung upaya pemberantasan korupsi. “Salah satunya dengan menindak-lanjuti temuan yang dilaporkan oleh masyarakat kepada lembaga penegak hukum,” ujarnya.

Selain itu, menurutnya, upaya pencegahan korupsi perlu lebih ditingkat dengan memperbaiki system dan tata kelola pemerintahan yang bersih, serta terus meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi bagi perkembangan bangsa ini kedepan.

C Herry SL juga menyebutkan, salah satu faktor yang menyebabkan perilaku korupsi, yakni system rekrutmen dan pengangkatan pegawai yang diwarnai KKN. Sebab itu, menurutnya, perlu dilakukan pengawasan lebih ketat pada pelaksanaan rekrutmen pegawai dan pengangkatan pejabat. 

Selain itu, lanjut C Herry, proses demokrasi, seperti Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah, mengandung berbagai kelemahan, seperti politik uang yang kerap terjadi, sehingga menimbulkan cost politik yang tinggi. “Akibat tingginya ongkos politik kepala daerah maupun anggota legislatif, menjadi cenderung koruptif karena harus mengembalikan modal ongkos politik yang dikeluarkan pada Pileg atau Pilkada,” tuturnya. 

Sebab itu, ia menyarankan agar seluruh elemen bangsa ini, berusaha mencari formulasi agar politik uang pada pada Pileg maupun Pilkada dapat dihentikan. (tim)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai