sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Seni Budaya dan Hiburan

» » Percepatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan

Pembuka Lokakarya Pengadaan Tanah Regional II, pada Rabu (25/5/2016) di Grand Inna Kuta, Bali.
Bali, Laras Post - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendorong percepatan proses pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. 

Menteri ATR/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, menyangkut pengadaan tanah untuk kepentingan umum, selain Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2012, sekurangnya telah dikeluarkan 11 peraturan untuk mendukung pelaksanaan Undang - Undang tersebut. 

“Berbagai Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri dikeluarkan untuk mempermudah proses pengadaan tanah,” ujarnya saat membuka Lokakarya Pengadaan Tanah Regional II, pada Rabu (25/5/2016) di Grand Inna Kuta, Bali.

Kegiatan Pengadaan tanah, kata Ferry, harus dapat mewujudkan keadilan bagi pihak yang berhak serta menegakkan kedaulatan pemerintah dalam pembangunan untuk kepentingan umum. 

“Kita harus bisa melihat dimensi kebutuhan. Apa yang dibangun sekarang belum tentu dibutuhkan sekarang, tapi kita harus bisa melihat pembangunan ini untuk 15-20 tahun mendatang,” jelasnya. 

Ia menegaskan, pengadaan tanah merupakan kewajiban pemerintah untuk berbagai pembangunan bagi kepentingan umum. “Berbagai prinsip dasar yang harus dilaksanakan antara lain demokratis, adil, transparan, menjunjung hak asasi musyawarah, serta memberi manfaat dan mengedepankan asas musyawarah,” jelasnya.

Fakta di lapangan, kata Ferry, memperlihatkan bahwa sebagian besar tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan telah dikuasai atau dimiliki oleh badan hukum baik privat maupun publik. “Karena itu pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan guna menghindari penolakan dari masyarakat sehingga terhambatnya pembangunan,” ungkapnya.

Lokakarya ini berlangsung selama 25-27 Mei, dihadiri oleh jajaran ATR/BPN terkait dengan Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dari kawasan Regional II yakni Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. (her)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda