Breaking News

,

Kasau: Tni Au Dukung Amnesti Pajak

Wakasau Masdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja memberikan cendera mata kepada Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Timur Harta Indra Tarigan usai memberika ceraman sosialisasi Tax Amnesty di Mabesau Cilangkap, Senin (26/9).
Jakarta, Laras Post - Komitmen TNI Angkatan Udara pada Tax Amnesty melalui langkah-langkah pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak di lingkungan TNI Angkatan Udara  akan berjalan seiring dengan cita-cita tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat.

Demikian sambutan Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna dalam sanbutannya yang disampaikan Waksau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja pada sosialisasi Tax Amnesty di Mabesau Cilangkap, Senin (26/9).

Dikatakan, melalui sosialisasi amnesti pajak ini nantinya dapat menyadarkan kita akan ketaatan dan kepatuhan kewajiban bayar pajak dan tertib melaporkan hartanya melalui pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Tahunan masing-masing.   Sehingga Prajurit TNI Angkatan Udara dapat menjadi contoh bagi masyarakat umum untuk sadar dan taat terhadap kewajiban bayar pajak.

Patut disyukuri, bahwa bangsa Indonesia telah berhasil melalui masa transisi demokrasi secara damai.  Perubahan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang demokratis telah dilakukan dengan meletakkan dasar-dasar konstitusional melalui undang-undang.

Dengan hadirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 2016 tersebut diharapkan akan menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Melalui kebijakan ini pemerintah bertekad untuk memperbaiki kondisi perekonomian, mempercepat pembangunan, dan mengurangi pengangguran dan kemiskinan, jelasnya.

Sementara Kepala Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Timur Harta Indra Tarigan mengatakan bahwa, Tax Amesty bertujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat yang melibatkan seluruh unsur masyarakat, baik pengusaha maupun masyarakat lainnya.

Menurutnya, pajak menurut Undang-undang adalah suatu kontribusi wajib masyarakat atau wajib pajak yang diberikan kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang dan tanpa memberikan kontribusi langsung dapat digunakan untuk kesejahtraan masyarakat secara luas.

Sebagai prajurit TNI dan PNS, penghasilan didapat yang setiap bulannya diterima dari bendaharawan, tetapi tidak tertutup kemungkinan usaha-usaha lain. Penghasilan tersebut bisa dalam bentuk aset, dari aset inilah yang akan menjadi objek penghasilan pajak’

Pajak di kelola oleh dua instansi yaitu Direktorat jenderal Pajak, yang dikelilanya seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai atau pajak barang  mewah, sedangkan pajak kendaraan, pajak PBB perkotaan/.padesaan, pajak iklan, pajak restoran itu semua dikelola oleh Pemda, jalas Harta Indra Tarigan. (sg, pen)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai