Breaking News

,

KPK Tetapkan Sekda Jabar sebagai Tersangka

Jakarta, Laras Post – Setelah melakukan pengembangan dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat 2015-sekarang, Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT. Lippo Cikarang Bartholomeus Toto sebagai tersangka dalam dua perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Jakarta, pada Senin (29/7/2019) mengatakan, terhadap tersangka IWK, dilakukan penyidikan dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017. 

“Tersangka IWK diduga melanggar pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” ujarnya. 

Sedangkan terhadap tersangka Bartholomeus Toto, lanjut Saut Situmorang, dilakukan penyidikan dalam perkara dugaan suap terkait dengan pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. 

Tersangka Bartholomeus Toto diduga melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih lanjut ia mengatkan, KPK akan terus melakukan pengembangan terhadap perkara ini, sebagai bagian dari upaya KPK untuk mewujudkan perizinan yang bersih, transparan dan antikorupsi. 

“Jika perizinan diberikan karena suap, padahal perizinan tersebut tidak sesuai dengan peruntukan lahan di sebuah daerah, maka korupsi seperti ini akan beresiko menimbulkan efek domino kerusakan yang lain,” tandasnya. 

Saut Situmorang menegaskan, praktek korupsi dalam proses perizinan akan mengganggu upaya bersama Pemerintah yang sedang meletakkan perizinan yang bebas dari korupsi sebagai prioritas, sebagaimana disebutkan pada salah satu bagian dari pidato Presiden RI tentang Visi Indonesia beberapa waktu yang lalu

Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK memandang, fokus untuk mendorong investasi, pembangunan infrastruktur, hingga distribusi kesejahteraan yang adil untuk Rakyat Indonesia perlu didukung dengan keseriusan melakukan Pemberantasan Korupsi. Oleh karena itu, KPK akan mendukung upaya perbaikan tersebut sesuai dengan kewenangan KPK, baik melalui tugas Pencegahan ataupun Penindakan.

Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018 lalu. Dalam kegiatan tangkap tangan saat itu, KPK mengamankan uang SGD90.000, Rp513 juta, 2 unit mobil, dan menetapkan 9 orang sebagai tersangka dari unsur Kepala Daerah, Pejabat di Pemkab Bekasi dan pihak swasta.  

Sembilan orang tersangka tersebut telah divonis dari Pengadilan Tipikor pada PN Bandung di Jawa Barat, yakni; 1. Neneng Hassanah Yasin (mantan Bupati Bekasi) divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 4 bulan kurungan serta pencabutan hak politik 5 tahun; 2. Jamaludin (mantan Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi) divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan; 

3. Dewi Tisnawati (mantan Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi) divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan; 4. Sahat Maju Banjarnahor (mantan Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi), divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan; 5. Neneng Rahmi Nurlaili (mantan Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR) divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan; 

6. Billy Sindoro (mantan Direktur Operasional Lippo Group) divonis 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan; 7. Henry Jasmen P Sitohan divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan; 8. Fitradjaja Purnama divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan;  9. Taryudi divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider 1 bulan kurungan. (sg, ram)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai