Breaking News

,

Dai dan Takmir Masjid Ikuti Pembekalan Anti Korupsi

Dai dan takmir masjid saat mengikuti Diklat KPK
Jakarta, Laras Post  - Dai dan takmir masjid yang tergabung dalam Forum Silaturahim Takmir Masjid (FSTM) mendapat pembekalan anti korupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelatihan yang berlangsung sejak Senin-Jumat (19 - 23/8/2019) di Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta ini, diikuti oleh sebanyak 41 dai dan takmir masjid.

Penasihat KPK Budi Santoso, saat pembukaan Diklat, Senin (19/8/2019) mengatakan, Pendidikan dan Latihan (Diklat) ini bertujuan membekali para peserta agar memahami materi antikorupsi dari sudut pandang agama. 

Selain itu, lanjut Budi, KPK juga berharap peserta mampu menerapkan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi Penyuluh Antikorupsi yang tersertifikasi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

“Kami juga berharap usai mengikuti pelatihan, peserta mampu menyusun, menerapkan dan melakukan insersi materi nilai-nilai antikorupsi dalam dakwah kepada umat,” tandasnya.

Di antara FSTM yang mengirimkan perwakilan untuk mengikuti Diklat, terdapat beberapa FSTM Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Agama, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koperasi dan UKM serta Polri.

Lebih lanjut Budi mengatakan, dengan memfasilitasi penyelenggaraan Diklat dan sertifikasi sebagai penyuluh antikorupsi, diharapkan pesan-pesan antikorupsi dapat tersampaikan secara efektif. “Karena setiap agama mengajarkan pada nilai-nilai kebaikan serta nilai antikorupsi,” tegasnya.

Menurut Budi, pihaknya berharap nantinya para pemuka agama tidak hanya Islam, tetapi juga Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu dapat berpartisipasi menyampaikan materi-materi keagamaan yang mendukung terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Selama lima hari para peserta diberikan materi penguatan tentang tujuh delik korupsi, SKKNI terkait penyuluh antikorupsi, micro teaching/kultum insersi 9 nilai antikorupsi.

Selain itu, lanjut Budi, Pusat Edukasi Antikorupsi juga mendorong kementerian/lembaga untuk menyelenggarakan diklat yang sama bagi pegawainya dan mensupervisi pelaksanaannya. Hingga saat ini ada beberapa kementerian/lembaga yang telah menyelenggarakan Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi. Di antaranya Kementerian Keuangan pada Februari hingga Agustus sebanyak 20 angkatan atau sekitar 600 peserta dan BPJS Ketenagakerjaan pada Mei sebanyak 35 peserta. Rencananya kegiatan serupa akan terus berlangsung hingga akhir tahun ini.

Selain mendorong kementerian/lembaga, Pusat Edukasi Antikorupsi juga telah menyelenggarakan Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi untuk masyarakat umum. Pada Mei dan Juli telah diikuti 46 peserta, dan akan dilanjutkan pada September mendatang. 

Selanjutnya, Pusat Edukasi Antikorupsi bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) provinsi juga merencanakan Diklat Persiapan Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi untuk ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi di Provinsi Jawa Tengah, Lampung dan Sulawesi Selatan yang akan diselenggarakan pada bulan September – November. (her)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai