Breaking News

,

KPK Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Bakamla

Sosialisasi pencegahan korupsi di Bakamla
Jakarta, Laras Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Aula Mabes Bakamla RI, Jalan Proklamasi No. 56, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019).

Kepala Bakamla RI Laksdya Bakamla A. Taufiq R mengatakan, Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit dua benua dan dua samudera. Secara posisi dan konstelasi geografis Indonesia terletak dua selat internasional sebagai sloc-slot. Terdapat tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan empat choke point. “Indonesia memiliki 17.504 pulau dengan panjang garis pantai mencapai 108.000 Km. Memiliki luas laut 6.9 Juta KM2 dan setiap hari lebih dari 7.000 kapal melintas,” jelasnya, saat pembukaan sosialisasi.

Taufik menegaskan, kehadiran Bakamla RI yang mengemban tugas sebagai Indonesian Coast Guard, perlu dikembangkan karena tuntutan kekinian dalam menangani tindak keamanan dan keselamatan di laut.

"Di masa damai yang berkepanjangan penanganan keamanan dan keselamatan laut di perbatasan tidak perlu menghadirkan militer karena akan meningkatkan tensi diplomasi antar Negara. cukup penegak hukum yang hadir yaitu Bakamla RI sendiri," tegasnya.

Lebih lanjut Kepala Bakamla menyampaikan komitmennya untuk melakukan pencegahan korupsi, sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi di lingkungan Bakamla. "Ikuti kegiatan sosialisasi tindak pidana korupsi di lingkungan Bakamla RI ini dengan baik dan kita nol kan korupsi di Bakamla RI," tandasnya.

Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) KPK Iskandar Marwanto, dalam pemaparannya menjelaskan, karakteristik tindak pidana korupsi itu melibatkan lebih dari satu orang, dan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau penyelenggara negara, tetapi dapat juga melibatkan swasta. 

“Korupsi merupakan kejahatan terorganisir yang biasa dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan mapan dan berpendidikan tinggi, pada umumnya memakai wewenang dan kekuasaan secara formal secara tersembunyi dengan dalih menurut hukum sehingga dilakukan secara rahasia,” terangnya.

Korupsi, lanjut Iskandar, dapat menyebabkan kemiskinan dengan terlebih dahulu mempengaruhi faktor-faktor pertumbuhan ekonomi seperti investasi berkurang, distorsi pasar, merusak kompetisi, inefisiensi, serta ketidak-adilan dalam pendapatan.  “Lebih lanjut, korupsi juga dapat menghilangkan kepercayaan publik kepada lembaga-lembaga pemerintah,” tandasnya.

Iskandar menegaskan, seluruh hukum tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 12B, 13, 15, 16, 21, 22, 23, dan 24.

Usai pemaparan, acara dilanjutkan dengan sesi interaktif yang melibatkan peserta sosialisasi tindak pidana korupsi di lingkungan Bakamla RI untuk melakukan tanya jawab kepada pemateri. (her,sg)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai