Breaking News

,

KPK Tetapkan Dua Tersangka Petinggi PT Angkasa Pura II (Persero)


Foto Ilustrasi
Jakarta, Laras Post - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan tangkap tangan, Rabu, 31 Juli 2019, terkait dengan pengadaan pekerjaan Baggage Handling System (BHS) pada PT Angkasa Pura Propertindo yang dilaksanakan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tahun 2019.
  
Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan persnya mengatakan, dari tangkap tangan tersebut, KPK menetapkan dua tersangka, yaitu AYA (Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura II (Persero) Tbk dan TSW (Staf PT. INTI). 

Febri mengungkapkan, sebelumnya, KPK menerima informasi, PT Inti akan memperoleh pekerjaan Baggage Handling System (BHS) yang akan dioperasikan oleh PT Angkasa Pura Propertindo (APP) dengan nilai kurang lebih Rp.86 miliar untuk pengadaan BHS di 6 Bandara yang dikelola oleh PT AP II. 

“Tersangka AYA diduga menerima uang sebesar SGD96.700 sebagai imbalan atas tindakannya “mengawal” agar proyek Baggage Handling System dimenangkan oleh PT INTI,” ungkap Febri.

Ia menjelaskan, sebagai pihak yang diduga penerima, AYA disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, lanjut Febri, sebagai pihak yang diduga pemberi, TSW disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Untuk keperluan penyidikan, KPK menahan dua tersangka tersebut selama 20 hari ke depan. Tersangka AYA ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK. Tersangka TSW ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Pomdam Jaya Guntur,” tuturnya.

Febri menegaskan, suap antara pihak yang berada di dua BUMN seperti ini, sangat memprihatinkan dan sangat bertentangan dengan nilai etis dilakukan dalam dunia bisnis. 

“KPK merasa sangat miris karena praktik korupsi bahkan terjadi di dua perusahaan negara yang seharusnya bisa bekerja lebih efektif dan efisien untuk keuangan negara. Tapi malah menjadi bancakan hingga ke anak-usahanya,” tandanya. (her)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai