Breaking News

,

KPK Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Suap Pengadaan BCSS di Bakamla

Jakarta, Laras Post – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka baru dalam perkara dugaan suap Pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (Backbone Coastall surveillance system/BCSS) Badan Keamanan Laut (Bakamla)  Tahun Anggaran 2016. 

Dari keempat tersangka itu, tiga tersangka pegawai Bakamla, yakni Ketua Unit Layanan Pengadaan Bakamla, Leni Marlena, anggota Unit Layanan Pengadaan Bakamla, Juli Amar Ma'ruf, dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla, Bambang Udoyo. Seorang tersangka lainnya dari pihak swasta, yakni Direktur Utama PT CMI Teknologi, Rahardjo Pratjihno.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui siaran pers mengungkapkan, dalam pengembangan perkara kali ini, KPK menemukan fakta-fakta adanya dugaan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi (Backbone Coastal Surveillance System) pada Bakamla RI Tahun 2016 yang dilakukan oleh Bambang Udoyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tersangka Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan, tersangka Juli Amar Ma'ruf, selaku Anggota Unit Layanan Pengadaan, dan tersangka  Rahardjo Pratjihno selaku Direktur Utama PT CMI Teknologi / PT CMIT (rekanan pelaksana dalam pengadaan Backbone Coastal Surveillance System pada Bakamla RI Tahun 2016) yang menguntungkan diri sendiri dan atau pihak lain dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 54 miliar.

Atas dugaan tersebut, tersangka Leni Marlena dan Juli Amar Ma'ruf disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena diduga secara bersama-sama dengan Bambang Udoyo melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Khusus untuk Bambang Udoyo dalam perkara ini, akan ditangani oleh Polisi Militer Angkatan Laut (AL) karena pada saat menjabat selaku PPK, yang bersangkutan adalah anggota TNI AL.

Untuk tersangka lainnya, KPK menyangkakan Rahardjo Pratjihno  melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Febri menyatakan, KPK menyesalkan terjadinya suap pada pengadaan Perangkat Transportasi Informasi Terintegrasi Tahun 2016 yang merupakan proyek pada sektor strategis pertahanan dan keamanan Negara. 

“Korupsi yang terjadi pada sektor pertahanan dan keamanan negara berakibat melemahkan ketahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegasnya. (her)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai