Breaking News

,

Presiden Jokowi: RAPBN 2020, Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan Meningkat

Presiden Jokowi saat memberikan pidato kenegaraan di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/19).

Jakarta, Laras Post - Untuk menciptakan SDM yang unggul pemerintah melalui RAPBN tahun 2020 akan mengalokasikan anggaran Pendidikan sebesar Rp505,8 triliun atau meningkat 29,6% dari realisasi APBN tahun 2015 yang sekitar Rp390,3 triliun.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di hadapan ribuan anggota DPR / MPR RI dan DPD RI, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/19).

Tak hanya itu pemerintah juga akan meningkatkan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp132,2 triliun, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun. 

Pada kesempatan itu Kepala Negara mengatakan, ketika negara-negara lain ekonominya melambat, ekonomi Indonesia harus mampu tumbuh. "Situasi krisis harus kita balik sebagai peluang, kita harus jeli. Kita manfaatkan kesulitan sebagai kekuatan untuk bangkit, untuk tumbuh, untuk Indonesia Maju," ucapnya.

Salah satu kuncinya, Presiden mengungkapkan, adalah dengan terus meningkatkan daya saing nasional, dengan bertumpu pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki era ekonomi berbasis digital. "Berbagai program pembangunan SDM kita siapkan, untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan," ujarnya.

Seiring dengan itu, melalui peningkatan alokasi anggaran pendidikan akan dibangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di tingkat global. "Jumlah penduduk kita nomor empat terbesar di dunia. Sebagian besar penduduk kita berusia muda. Kelas menengah kita tumbuh dengan pesat," terang Presiden.

Presiden meyakini dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah ”APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Sejalan dengan itu pula, kebijakan RAPBN tahun 2020 dirancang ekspansif, namun tetap terarah dan terukur. Ini sebagai wujud dari komitmen Pemerintah, untuk membuat  APBN lebih fokus dalam mendukung kegiatan prioritas, dengan tetap menjaga agar risikonya berada dalam batas aman. 

Hal itu sesuai dengan tema kebijakan fiskal tahun 2020, fokus RAPBN diarahkan pada lima hal utama, antara lain, pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi  aging population. 

Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global. 

Dengan fokus pada lima hal tersebut, dan berpatok pada karakter kebijakan fiskal yang ekspansif namun terarah dan terukur, maka defisit anggaran tahun 2020 direncanakan sebesar 1,76% dari PDB, atau sebesar Rp307,2 triliun. 

Dengan Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp2.221,5 triliun, serta Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun. Pimpinan dan para  Anggota Dewan yang terhormat, Dalam RAPBN tahun 2020, Belanja Negara direncanakan akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5% dari PDB. 

Belanja Negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi. Selain itu, belanja juga ditujukan untuk meningkatkan investasi dan ekspor, melalui peningkatan daya saing dan produktivitas, akselerasi infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendukung transformasi ekonomi, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal. 

Alokasi Pendidikan Tingkatkan Kualitas SDM
Kebijakan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia juga akan ditekankan pada perbaikan kualitas guru, mulai dari proses penyaringan, pendidikan keguruan, pengembangan pembelajaran, dan metode pengajaran yang tepat dengan memanfaatkan teknologi. 

Pada pendidikan dasar dan menengah, dalam rangka pemerataan akses pendidikan dan percepatan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah melanjutkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada 54,6 juta siswa pada tahun 2020. 

Selain itu, Pemerintah juga melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dengan memberikan beasiswa hingga 20,1 juta siswa. Setelah pemenuhan wajib belajar 12 tahun, Pemerintah juga merasa perlu untuk memberikan akses yang lebih luas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu, untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Hanya lewat pendidikan yang lebih baik kita dapat memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. 

Oleh sebab itu, Pemerintah pada tahun 2020 memperluas sasaran beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi kepada 818 ribu mahasiswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang memiliki prestasi akademik melalui Kartu Indonesia PintarKuliah (KIP-Kuliah), termasuk lanjutan bidik misi. 

Beasiswa KIP-Kuliah ini juga diberikan untuk mahasiswa pendidikan vokasi dan politeknik, serta pendidikan sarjana pada program studi sains dan teknologi. Untuk meningkatkan akses keterampilan bagi anakanak muda, para pencari kerja, dan mereka yang mau berganti pekerjaan, Pemerintah pada tahun 2020 akan menginisiasi program kartu Pra-Kerja. 

Di mana mereka dapat memilih jenis kursus yang diinginkan, antara lain  coding,  data analytics, desain grafis, akuntansi, bahasa asing, barista, agrobisnis, hingga operator alat berat.

Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Sesuai dengan amanat UU Kesehatan tahun 2009, sejak tahun 2016 Pemerintah konsisten menjaga anggaran kesehatan, setidaknya 5 persen dari belanja negara. Berbagai program kesehatan yang dilakukan Pemerintah selama ini, telah mampu meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat. 

Seperti ketersediaan dan penyebaran obat serta tenaga kesehatan di daerah, maupun akses rumah tangga terhadap sanitasi dan air bersih. Untuk memperkuat layanan kesehatan pada tahun 2020, Pemerintah mengalokasikan Rp132,2 triliun untuk anggaran kesehatan, atau naik hampir dua kali lipat dari realisasi anggaran kesehatan di tahun 2015 sebesar Rp69,3 triliun. 

Presiden menyebut, pada tahun 2020, akan terus melanjutkan program prioritas di bidang kesehatan, dengan memperkuat layanan dan akses kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama, diikuti ketersediaan tenaga kesehatan yang berkualitas. 

Penguatan program promotif dan preventif juga dilakukan, melalui pemenuhan gizi dan imunisasi balita, serta edukasi publik tentang pentingnya pola hidup sehat untuk menekan angka penyakit  tidak menular. "Konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan  stunting  pada tahun 2020 juga diperluas mencakup 260 kabupaten/kota," tandasnya.(her, sg)

Tidak ada komentar

Terimakasih, apapun komentar anda sangat kami hargai