sponsor

sponsor
Gambar tema oleh kelvinjay. Diberdayakan oleh Blogger.

Nasional

Polkam

Megapolitan

Ekonomi

Regional

Hukum

Peristiwa

Laras Jatim

LARAS JATENG

Olah Raga

Agraria

LARAS JABAR

Info Pasar

Pernak Pernik

Selebrity

Seni Budaya dan Hiburan

» » BPJS Ketenagakerjaan Serahkan SKK Perusahaan Penunggak Iuran Rp 9 miliar ke Kejari Kabupaten Bekasi

Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Achmad Fathoni (kanan) saat menyerahkan berkas kepada Kejari Kabupaten Bekasi.

Bekasi, Laras Post - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan tidak hanya gencar dalam pemenuhan kewajibannya untuk memberikan hak-hak setiap peserta. Namun juga gencar menindak tegas terhadap pelaku usaha yang masih tidak patuh atau membandel karena tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Cikarang menyerahkan 65 surat kuasa khusus (SKK) senilai Rp 9.230.930.001 (sembilan miliar) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi di Komplek Perkantoran Pemda No. 17330, Sukamahi, Cikarang Tengah, Bekasi Jawa Barat, tujuannya untuk penagihan piutang dari perusahaan-perusahaan penunggak iuran. Dengan SKK tersebut, pihak kejaksaan mulai memburu perusahaan-perusahaan penunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Bekasi Cikarang  Achmad Fatoni, mengatakan perusahaan yang tidak patuh terancam tindak tegas sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 55 yang mengenakan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana denda paling banyak Rp 1 miliar.

”Hal ini merupakan salah satu upaya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja yang terus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan beriringan dengan semangat pemerintah untuk mensejahterakan rakyat dan mendukung program pembangunan nasional," ucap Achmad Fatoni (30/8/19).

Fatoni berarap dengan diserahkannya SKK tersebut perusahaan dapat segera membayarkan tunggakan iuran masing-masing perusahaan. "Karena ini adalah hak dari pekerja dan berhubungan dengan jaminan sosial para tenaga kerja," ujarnya.

Fotoni mengungkapkan tindakan tegas ini juga sebagai salah satu bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan amanat Negara Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Dikatakannya, perusahaan-perusahaan yang diserahkan ke kejaksaan merupakan perusahaan yang menunggak minimal enam bulan iuran BPJS Ketenagakerjaan. "Mereka sebelumnya diberikan surat peringatan hingga kunjungan ke perusahaan-perusahaan tersebut. Tujuannya agar perusahaan-perusahaan itu segera memenuhi kewajibannya," imbuh Fatoni.

Kepatuhan pemberi kerja tidak hanya membayar iuran tepat waktu, tetapi juga patuh dan tertib dalam hal administrasi pelaporan tenaga kerja. "Salah satu jenis ketidakpatuhan tersebut yaitu Perusahaan Daftar Sebagian (PDS),” pungkasnya.

Untuk mendeteksi perusahaan yang terindikasi PDS upah, PDS tenaga kerja ataupun PDS program, salah satu alat yang dapat digunakan oleh peserta adalah layanan pengaduan dari peserta pada aplikasi BPJSTKU yang dapat didownload di smartphone pada aplikasi playstore.

Fitur ini memberikan akses kepada para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk menyampaikan informasi terkait status kepesertaan, besaran upah, dan perkiraan jumlah tenaga kerja di perusahaan tempatnya bekerja. Apabila data yang tertera tidak sesuai, peserta dapat langsung menginformasikan melalui aplikasi tersebut.

Informasi yang dikirimkan akan menjadi bahan laporan awal bagi petugas pemeriksa untuk menindaklanjuti kemungkinan adanya ketidakpatuhan perusahaan atau pemberi kerja terhadap regulasi yang berlaku. (Bayu.R)

«
Next
Posting Lebih Baru
»
Previous
Posting Lama

Tidak ada komentar:

Silahkan berikan komentar anda